REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Dinas Pertanian di masing-masing daerah untuk menyiapkan data alat mesin pertanian (alsintan) yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM).
Data ini sangat diperlukan berkaitan dengan penyaluran bantuan dan pendampingan dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Apakah itu mesin penggiling padi, pompa air pertanian, traktor dan sejenisnya.
Seperti diketahui, dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM juga sangat dirasakan --secara langsung-- oleh para petani, terutama terkait dengan distribusi solar bagi kebutuhan operasional alsintan.
“Kita sudah menyiapkan skema insentif yang nanti diberikan kepada para petani,” ungkapnya, di sela mengunjungi Gapoktan Tani Subur di Desa Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Selasa (13/9).
Menurut Ganjar, kebutuhan solar untuk penggilingan padi, pompa air pertanian dan traktor menjadi isu yang masih dikeluhkan para petani –pasca kebijakan kenaikan harga BBM-- sampai dengan hari ini.
Terkait berbagai kesulitan petani tersebut gubernur sudah meminta kepada Dinas Pertanian untuk melaukan pendampingan. Di sisi lain, gubernur juga sudah berkomunikasi dengan Pertamina terkait pola distribusi solar bagi kebutuhan para petani.
“Maka saya minta daftarnya saja, rice mill, pompa, traktor ada berapa dan kebutuhnya sampai berapa? Nanti kita arahkan pada titik tertentu agar bisa mendapatkan akses pelayanan di SPBU,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan, distribusi tersebut akan dapat diatur dengan baik menggunakan database yang bagus. Maka ia juga meminta seluruh kelompok tani dan gabungan kelompok tani mendata anggotanya serta kebutuhannya.
Sebab data itu akan dipakai untuk menentukan distribusi bahan bakar minyak bagi kebutuhan alsintan. Kalau database-nya bagus, maka cukup satu surat rekomendasi saja per kelompok tani.
“Misalnya, kelompok tani A nanti akses BBM-nya di mana dan berapa kuotanya. Sehingga akan betul- betul terkontrol,” tambah gubernur.
Apabila data itu sudah dikumpulkan dan siap, lanjutnya, maka dinamika yang terjadi di lapangan juga dapat dikontrol. Tugas pemerintah adalah berkomunikasi dengan Pertamina sehingga kuota untuk para petani juga mendapat perhatian khusus.
Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa tengah sudah menyiapkan skema bantuan penanganan inflasi dan dampak kenaikan harga BBM, melalui alokasi 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Di antaranya bantuan bagi pengguna alsintan untuk sekitar 2.264 kelompok dengan alokasi sebesar Rp 950.800.000.
“Selain itu juga ada bantuan bagi pengelola Rice Milling Unit (RMU) berupa solar dengan total anggaran Rp 220,8 juta dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan dengan total anggaran Rp 2,4 miliar,” lanjut gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika