REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Polresta Solo mengecek dua lokasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak BBM di Kantor Pos Nusukan dan Kelurahan Kadipiro, Rabu (14/9/2022).
Wakapolresta Solo, AKBP Gatot Yulianto mengatakan pihaknya melakukan pengecekan tersebut untuk mengawal penyaluran BLT BBM agar berlangsung secara aman. Selain itu untuk menghindari adanya kericuhan yang timbul selama proses pengantrean.
"Saya ingin memastikan bahwa tidak ada kericuhan, penyimpangan baik oleh petugas atau penerima bantuan, saya pastikan keamanannya baik," kata Gatot, Rabu (14/9/2022).
Gatot menjelaskan dari temuan di sejumlah titik yang ada pada Kota Solo dalam pembagian BLT BBM berlangsung secara lancar. Tidak ada aksi saling dorong dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
"Kami sudah cek seluruh lokasi titik penyaluran BLT di Kota Solo, baik di kelurahan maupun di kantor pos. Semuanya aman dan kondusif," katanya.
Selain itu, ketika Gatot ditanya mengenai kondisi penyaluran BST sejauh ini, Gatot mengaku belum ada laporan atau temuan kerusuhan akibat antrean yang mengular. Gatot menjelaskan bahwa ia juga menempatkan dua petugas di setiap titik pembagian untuk membantu mengamankan dalam penyaluran BLT BBM.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Solo, Hartanti mengatakan ada beberapa laporan atau temuan penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, setelah beberapa kunjungan pihaknya mengaku menemukan warga mampu yang tak layak mendapatkan BLT BBM.
"untuk koreksi kementerian sosial (Kemensos) dari saya keliling kelurahan Kadipiro terutama di Nusukan dua kali banyak aduan dari warga. Jadi mereka yang sebenarnya tidak mampu miskin atau rentan miskin atau yang berhak tapi justru tidak mendapatkan," terangnya.
Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa ditemukan juga penerima BLT BBM yang mempunyai rumah bagus dan mobil. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Dinas Sosial untuk mengoreksi data milik Kemensos.
"Ada juga yang rumahnya gedongan punya mobil tapi itu mendapatkan (BLT BBM) ini jadi koreksi untuk Kemensos dan saya sudah minta data ke beberapa kelurahan ketika itu ada warganya sekiranya mereka sudah mampu ya sebaiknya untuk dicoret. Saya juga koordinasi ke Dinsos," jelasnya.
Sementara itu, Lurah Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Arik Rahmadani mengatakan ada sebanyak 2.276 warga. Dari keseluruhan data tersebut, delapan diantaranya meninggal dunia, tidak ditemukan ada dua dan tidak sesuai dengan domisili ada tiga.
"Baik warga meninggal dunia, tidak ditemukan maupun bukan domisili lagi di Nusukan, dananya akan dikembalikan ke Kementerian Sosial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika