Selasa 20 Sep 2022 21:17 WIB

Akun Pembelajaran Berpeluang Wujudkan Pendidikan Inklusif dan Merata 

Selama pandemi Covid-19, para guru mau tidak mau membuat materi pembelajaran daring.

Pembelajaran daring (ilustrasi).
Foto: istimewa
Pembelajaran daring (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat teknologi dan pendidikan mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam menyediakan Akun Pembelajaran (belajar.id) bagi jutaan siswa dan guru di Indonesia. Akun digital yang turut membantu akselerasi transformasi pendidikan ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi belajar, seperti Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan masih banyak lagi, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dalam belajar. Hal ini dipandang dapat membantu mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Langkah Kemendikbudristek membuat Belajar.id ini adalah langkah yang baik. Belajar.id sebagai platform yang dikembangkan Kemendikbudristek punya kelebihan karena gratis. Jadi, ini sesuai dengan semangat pendidikan untuk semua,” kata pengamat telekomunikasi dan teknologi pendidikan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Josef Matheus Edward dalam siaran pers, Selasa (20/9/2022).

Dia menambahkan, Akun Pembelajaran, yang dirilis pada akhir tahun 2020 ini dinilai dapat memberdayakan para guru di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, para guru mau tidak mau membuat materi pembelajaran daring. Dengan tools yang dapat diakses lewat Akun Pembelajaran, para guru kini bisa mengembangkan kemampuannya dalam materi belajar secara lebih kreatif dan kolaboratif. Bukan hanya dalam bentuk video, tetapi juga dilengkapi dengan materi evaluasi, kuis, dan lainnya.

“Guru bisa jadi content creator dan kontennya dilihat lebih banyak siswa,” tutur Ian.

“Semua jenis konten bisa dibuat. Contoh-contoh soal ujian misalnya. Dari universitas, misalnya ITB, bisa juga membuat konten. Guru-guru bisa punya patokan seperti apa yang diujikan saat masuk universitas, dan apa yang dipelajari di level universitas. Prestasi siswa nantinya jadi lebih bagus,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek telah melengkapi upaya transformasi digital dalam bidang pendidikan melalui penyediaan Akun Pembelajaran. Pasalnya, selama ini platform digital edukasi hanya dikembangkan oleh perusahaan rintisan.

“Swasta tidak mampu menjangkau masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penyediaan layanan. Harapannya, kekosongan ini bisa diisi oleh pemerintah sebagai penyedia jasa tanpa dipungut biaya,” kata Nailul.

Nailul mengatakan, platform ini masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.

“Kelebihan pemerintah adalah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, pendidik, dan kedinasan. Mereka punya data. Saya rasa bisa dimulai dari data tersebut. Itu bisa menjadi kelebihan dari platform milik Kemendikbudristek,” ujar Nailul.

Hal senada juga disampaikan Ian. Dengan akses gratis untuk semua, Akun Pembelajaran berpeluang mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Ia menuturkan, akun tersebut juga berpeluang dimanfaatkan para guru untuk melihat materi belajar yang dibuat sesama tenaga pendidik lainnya. Hal itu akan mendorong setiap pihak mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan yang selama ini dikembangkan.

Akun Pembelajaran juga dinilai mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Saat ini, salah satu tantangan pendidikan adalah tidak meratanya kualitas antara satu daerah dengan yang lain. Pemerataan kualitas pendidikan akan mendorong peningkatan sumber daya manusia.

“Kalau kualitas pendidikan bagus semua, hal ini berarti sudah merata dan ini akan berdampak pada ekonomi. Kita lebih cepat maju,” ujar dosen yang tergabung dalam kelompok keahlian teknik telekomunikasi itu.

Pemerintah, swasta, dan semua pemangku kepentingan berkewajiban ikut serta mendorong transformasi digital dan peningkatan kualitas pendidikan. Ian juga mengatakan, keberadaan Akun Pembelajaran atau portal Belajar.id bukan berarti mematikan platform edukasi yang telah dikembangkan perusahaan rintisan.

“Justru ini menyempurnakan, pemerintah dan swasta bisa bekerja sama untuk mengembangkan platform edtech yang lebih baik dan kualitas pendidikan yang lebih bagus juga,” ungkap Ian. 

Kerja sama dibutuhkan untuk mengembangkan Belajar.id dan platform edukasi lainnya sehingga bisa menyediakan konten yang baik. “Langkah selanjutnya adalah menyiapkan SDM di daerah yang bisa untuk mengoperasikan platform. Tenaga pendidik yang bisa memanfaatkan konten di platform tersebut harus dibina. Itu dulu harus dilakukan sebelum mendorong tenaga pendidik membuat konten,” kata Nailul.

Sebagai informasi, jumlah akun Belajar.id yang telah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) telah mencapai sekitar 57 juta per 17 September 2022. Tiga provinsi dengan jumlah aktivasi akun tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 72,79 persen, Kalimantan Utara sekitar 52,51 persen, dan Kepulauan Riau sebanyak 50,44 persen.

Pemerintah bersama pihak lainnya diharapkan dapat lebih mendorong para guru dan siswa untuk mengaktifkan serta memanfaatkan Akun Pembelajaran secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerataan pendidikan di Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement