REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Aparatur pemerintahan jangan pernah melakukan penyunatan apapun bentuk bantuan untuk mesyarakat. Tindakan ‘penyunatan’ bantuan untuk masyarakat dapat dikategorikan bentuk penghianatan kepada negara.
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memberikan arahan kepada para camat, kepala desa serta aparatur sipil negara (ASN) dan Forkompimda se-Kabupaten Blora secara daring, dari ruang kerjanya, di Semarang, Rabu (21/9).
Dalam arahannya gubernur menegaskan, kejadian oknum istri perangkat desa di Kabupaten Blora yang meminta uang sumbangan dari penerima bantuan BLT kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus menjadi pelajaran.
Siapa pun tidak boleh ‘mengganggu’ pelaksanaan penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM dari Pemerintah. “Maka siapa pun mereka yang bermain ‘kotor’ dalam program ini, sama saja dengan pengkhianat negara,” tegas gubernur.
Kebijakan kenaikan harga BBM, sudah melalui pertimbangan yang cukup matang, mengingat siuasi harga minyak dunia terus melonjak. Sehingga pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian.
Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan cara memangkas subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun untuk kemudian dialokasikan ke sektor lain agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak.
“Jadi kebijakan ini sudah melalui pertimbangan matang dan yang pasti penyesuaian musti dilakukan dan penyesuaian tersebut tidak untuk menaikkan, tetapi dengan mengurangi subsidi BBM,” jelasnya.
Di satu sisi, gubernur juga menyayangkan ketika pemberian kompensasi BBM kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu, justru diselewengkan dan bahkan juga ada yang disunat untuk tujuan tertentu.
Kasus terakhir yang sampai ke telinga gubernur adalah seorang oknum istri perangkat desa di Kabupaten Blora. Oknum tersebut yang memotong uang BLT kompensasi BBM dari para penerima manfaat potongan itu untuk sumbangan.
Selaku kepala daerah, ia pun mengapresiasi langah cepat yang diambil oleh jajaran kepolisian setempat. Maka hari ini gubernur penting menyampaikan kembali rambu- rambu yang haru ditaati kepada bupati beserta jajarannya di pemerintahan Kabupaten Blora.
Gubernur pun mengingatkan kembali, apapun tidak boleh ada pihak yang memotong/ menyunat bantuan). “Saya minta ini peringatan terakhir. “Kalau tidak bisa besok pasti akan ada yang diproses lagi,” tandasnya.
Maka, masih jelas Ganjar, selama pembagian kompensasi BBM dan BLT ini sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab masih ada laporan bahwa ada masyarakat dalam kategori mampu, bahkan nama seorang kepala desa masuk dalam daftar penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM ini.
Maka gubernur juga meminta ini diawasi sekaligus dilakukan verifikasi dan validasi data. Sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. “Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke kementerian Sosial (Kemensos) dan saya akan ikut pantau,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika