REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan proses pembebasan lahan dan proses penggantian untung tanah musnah di lokasi proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak terus mengutamakan prinsip berkeadilan.
Hal ini disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta guna menanggapi sejumlah penolakan dari warga yang menganggap besaran penggantian untung tanah terimbas proyek pembangunan jalan tol terlalu kecil.
“Kita mencari jalan terbaik untuk tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam keterbatasan waktu yang ada. Jalan tol Semarang-Demak seksi 1 sudah harus operasional sebelum Oktober 2024 untuk mendukung operasi seksi 2 yang akan diresmikan akhir tahun ini,” kata Febry dalam rapat koordinasi penanganan tanah musnah jalan tol Semarang-Demak.
Sebelumnya, seluas 205.3 hektare di kawasan Kota Semarang dan 90.3 hektare di kawasan Kabupaten Demak yang dilalui oleh proyek tol Semarang-Demak telah diidentifikasi sebagai tanah musnah atau tanah yang sudah terancam tenggelam akibat banjir rob.
Dengan ditetapkan menjadi tanah musnah, ini artinya warga sekitar yang terimbas proyek pembangunan jalan tol akan mendapat penggantian untung tanah musnah berupa tali asih atau uang kerohiman.
Namun, besaran dana kerohiman yang ditentukan oleh Perpres Nomor 52 Tahun 2022 ini masih ditolak oleh masyarakat karena jumlahnya yang dianggap terlalu kecil, yakni 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Oleh karenanya, pemerintah saat ini sedang mengupayakan dana tambahan yang bersumber dari BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), sehingga besaran dana kerohiman bagi masyarakat berkeadilan. Memang nantinya dana tambahan ini akan menjadi dana investasi dari BUJT, namun kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama," jelas Febry.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa luasan tanah musnah memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan dikhawatirkan pada 2023, tanah yang sekarang masih terlihat akan musnah tergerus air laut.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang turut mengawal proyek ini pun akan segera melakukan proses persuasi dan kajian di lapangan atas penanganan tanah musnah area Semarang beserta dana kerohimannya.
Sementara itu, jalan tol Semarang-Demak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mendukung konektivitas jalan tol di sisi utara Jawa.
Bukan hanya akan mendukung pusat ekonomi baru di Jateng, jalan tol ini juga difungsikan sebagai penahan banjir rob serta mengatasi banjir yang selama ini menjadi permasalahan berulang di Kota Semarang.
Febry pun menegaskan, tol Semarang-Demak merupakan program prioritas yang harus diselesaikan sebelum Oktober 2024. Perlu diketahui, pihak swasta China Exim Bank mendorong percepatan penyelesaian perjanjian pembiayaan jalan tol seksi I yang menghubungkan Kaligawe di Semarang dan Sayung di Demak dalam sisa kurun waktu 2022.
Ini artinya, target pendanaan sebagian jalan tol akan segera ditentukan besarannya. “Maka penyelesaian terkait mekanisme pengadaan tanah untuk tanah musnah harus segera diputuskan,” ujar Febry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika