REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Presiden Joko Widodo. Setelah diterimanya data P3KE, Khofifah menyatakan bakal tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di Jawa Timur demi terwujudnya target nol kemiskinan ekstrem pada 2024.
"Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami siap untuk tancap gas," kata Khofifah, Jumat (30/9).
Khofifah menjelaskan, data P3KE akan menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, agar bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera. Khofifah meyakini, dengan adanya data P3KE yang berisi nama dan alamat sasaran penerima, bantuan yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran.
"Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran, dan bisa lebih merata," ujarnya.
Khofifah mengungkapkan, saat ini di Jatim ada sebanyak 25 kabupaten/ kota yang dipilih menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Di 25 daerah ini digelontor berbagai program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar taraf hidupnya bisa lebih meningkat.
Program perlindungan sosial yang disiapkan seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Selain itu ada juga program zakat produktif yang menggandeng Baznas Jatim dan BUMD, program asistensi sosial Penyandaang Disabilitas (ASPD), dan program lainnya.
“Alhamdulillah upaya kita sejauh ini cukup dapat dilihat hasilnya. Dimana Jatim, berdasarkan data BPS, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi angka kemiskinan secara nasional," ujarnya.
Khofifah juga menyatakan akan terus mengajak elemen strategis untuk terus bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi menghadapi tantangan saat ini. Karena menurutnya sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi segala tantangan dan menjadi bukti adanya hubungan yang harmonis dari semua elemen di Jawa Timur.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak bekerja konkret dan detail. Tak hanya itu ia juga mengajak semua pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, serta BUMN untuk secara bergotong royong bersama-sama menghadapi inflasi seperti saat menangani pandemi Covid-19.
"Kita harus kompak, harus bersatu, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah, begitu juga dengan kementerian lembaga seperti saat menghadapi Covid-19. Di Indonesia fiskal dan moneter harus berjalan berseiring," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta semua pihak untuk berhati-hati terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini. Dimana terjadi resesi global tahun ini, dan tahun depan pin diprediksi masih dalam keadaan yang sama. Inflasi dan kenaikan barang dan jasa menjadi hal yang paling menghantui setiap negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika