REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS - Stok vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Banyumas telah kosong. Meski kasus Covid-19 telah melandai, vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan booster merupakan syarat perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi kereta api dan pesawat.
Berdasarkan data KPC-PEN per Kamis (29/9/22), vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Banyumas baru mencapai 1.362.779 jiwa (87,53 persen), dosis 2 sebanyak 1.230.879 jiwa (79,06 persen), dan dosis 3 (booster) sebanyak 477.968 jiwa (38,69 persen). Sedangkan dosis 4 yakni booster untuk tenaga kesehatan telah mencakup 6.128 atau 64,87 persen.
Sub Koordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Banyumas, Achmad Chairul Hamdi mengungkapkan, sebulan yang lalu Banyumas mendapatkan sebanyak 15 ribu dosis vaksin Covid-19, yang telah habis dalam waktu sebulan terakhir.
"Sekitar Rabu (28/9/2022) terakhir vaksin langsung kosong. Kami sudah mengajukan ke provinsi, tapi belum bisa memastikan kapan ada stoknya, menunggu kabar dari Kemenkes," ungkap Hamdi kepada Republika, Jumat (30/9/2022).
Menurut Hamdi saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Banyumas sudah mulai melandai, dengan angka penularan September sebanyak 170 dengan 8 orang meninggal dunia. Jumlah ini menurun dibandingkan kasus pada Agustus yang sebanyak 211 dengan 10 orang meninggal.
Selain di Kabupaten Banyumas, beberapa wilayah lain juga mengalami kekosongan stok vaksin Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes RI, stok Vaksinasi di Banyumas sisa 20 vaksin untuk 0 hari. Sedangkan di wilayah sekitarnya, Cilacap masih memiliki stok sebanyak 1.642 untuk 8 hari, Purbalingga memiliki stok 286 vaksin untuk 4 hari, sedangkan stok vaksin Banjarnegara sebanyak 1.134 untuk 6 hari.
Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Tanah Air hingga kini masih tersedia sekitar lima juta dosis di fasilitas penyimpanan pemerintah pusat dan daerah.
"Stok vaksin di daerah masih ada 2,5 jutaan, di pusat masih ada 2,5 jutaan dosis," kata Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/9/2022).
Menurut Budi, persediaan vaksin di pemerintah pusat dapat dialokasikan menuju sejumlah daerah yang membutuhkan. Selain itu, daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dapat dikonversi menuju daerah lain yang mengalami kekosongan.
"Masyarakat agar tidak perlu terlalu memilih jenis vaksin booster (dosis penguat). Sebab, semua jenis vaksin yang sudah direkomendasi BPOM bisa dipakai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika