REPUBLIKA.CO.ID,SUMENEP -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur kini mulai menyalukan bantuan langsung tunai bagi warga terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BLTBBM) ke kepulauan Sumenep.
"BLT BBM yang mulai disalurkan ke kepulauan ini yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Pemkab Sumenep Achmad Dzulkarnain di Sumenep, Jawa Timur, Kamis (6/10/2022).
Penyaluran BLT BBM untuk masyarakat kepulauan sementara ini fokus pada pulau-pulau terdekat, seperti Pulau Sapudi dan Pulau Gili Genting yang bisa didatangi langsung oleh petugas.
Sedangkan pulau-pulau yang jauh, seperti Masalembo, Kagean dan lainnya, menyesuaikan dengan jadwal pemberangkatan kapal.
Bantuan langsung tunai bagi warga terdampak kenaikan BBM untuk warga Sumenep, menyasar Sumenep 116 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
"Penyalurannya melalui kantor pos," ujar Dzulkarnain.
Ia menjelaskan masyarakat penerima bantuan diundang datang ke kantor pos di masing-masing kecamatan.
"Tapi kalau di kepulauan, petugas pos yang datang ke lokasi dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Pemkab Sumenep," katanya, menjelaskan.
Menurut Dzulkarnain pada BLT-BBM kali ini, Pemkab Sumenep juga mengalokasikan bantuan serupa yang dialokasikan dari APBD Pemkab Sumenep.
"Yang dari APBD Pemkab Sumenep ini untuk 2.500 keluarga penerima manfaat atau senilai Rp1,5 miliar," katanya.
BLT-BBM dari Pemkab Sumenep ini, sambung dia, bagi KPM yang tidak tercakup bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Nilainya Rp300 ribu selama dua bulan dan BLT sembako bulan September sebesar Rp200 ribu per KPM, sehingga total nilai bantuan yang diterima KPM Rp500 ribu.
Kabupaten Sumenep tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah KPM terbanyak di Pulau Madura, Jawa Timur yang menerima BLT-BBM dari pemerintah pusat, yakni 116 ribu KPM.
Terbanyak kedua Kabupaten Pamekasan, yakni 110 ribu KPM, lalu Bangkalan sebanyak 83 ribu KPM dan yang paling sedikit Kabupaten Sampang yakni 78 ribu KPM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika