Kamis 27 Oct 2022 13:43 WIB

Ribuan Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak Tuban

Satu TPS dijaga dua personel polisi yang didukung TNI dan pengamanan lainnya.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Muhammad Fakhruddin
Ribuan Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak Tuban (ilustrasi).
Foto: Polres Purbalingga
Ribuan Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak Tuban (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,TUBAN -- Kepala Kepolisian Resort Tuban AKBP. Rahman Wijaya mengungkapkan, pihaknya menerjunkan 1.400 personel gabungan untuk mengamankan Pilkades serentak pada 27 Oktober 2022. Personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Tuban. Pilkades serentak diikuti 119 calon kepala desa yang bersaing di 47 desa di 17 kecamatan.

"Personel kita sebar di setiap TPS. Satu TPS dijaga dua personel polisi yang didukung TNI dan pengamanan lainnya," kata Ramhan Wijaya, Kamis (27/10). 

Baca Juga

Selain itu, lanjut Rahman, di setiap rayon atau kecamatan terdapat satu peleton personel pengamanan yang selalu siaga untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkades. Rahman menambahkan, pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Tuban ini mencakup distribusi logistik, proses pencoblosan, perhitungan, dan pasca perhitungan surat suara.  

"Seluruh tahapan Pilkades kita lakukan pengamanan mulai dari pendistribusian logistik ke desa hingga pelaksanaan Pilkades harus diamankan," kata Rahman.

Bupati Tuban, Aditya Halindra mengajak calon kepala desa menjaga kondusivitas dan kedamaian dalam Pilkades serentak di Kabupaten Tuban. Ia pun mengimbau calon Kades terpilih agar tidak melakukan konvoi atau perayaan berlebihan, demi menghindari gesekan.

"Kades terpilih agar tidak mengadakan pawai atau arak-arakan massa yang dapat menimbulkn gangguan ketertiban umum," ujar Lindra. 

Menurutnya, siapapun calon Kades yang terpilih nantinya merupakan orang terbaik yang bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Kades terpilih, kata dia, khendaknya merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk para calon yang tidak terpilih untuk berdiskusi dan membantu menentukan arah kebijakan di desa. 

"Sinergi dengan lintas sektoral diperlukan pemerintah desa untuk mempetajam arah pembangunan, sehingga masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya," kata Lindra.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement