REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan kepala desa dan lurah untuk menyosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan sekaligus mengantisipasi investasi ilegal.

"Masyarakat sangat perlu mendapatkan edukasi mengenai literasi keuangan agar mereka mendapatkan pemahaman yang baik sebab berbekal pengetahuan literasi keuangan yang memadai, masyarakat tidak akan mudah tergoda penawaran-penawaran menggiurkan dari suatu lembaga keuangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Jateng, Kamis.

Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap masalah keuangan, Pemprov Jateng mendorong masyarakat melakukan transaksi keuangan melalui lembaga keuangan yang lebih aman.

Dirinya menyambut baik inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jateng-DIY yang melibatkan kepala desa dan lurah dalam mengedukasi masyarakat untuk melek literasi keuangan.

Ia menilai pelibatan para kades dan lurah adalah cara yang strategis karena yang bersangkutan berada di organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

"Jadi peran teman-teman kades atau lurah ini sangat strategis karena tadi posisinya memang terdekat, berinteraksi dengan masyarakat. Semua problem, mau ngomong masalah anak sakit, pendidikan, ditagih hutang, investasi, ini menjadi hal yang sangat strategis," ujarnya.

Selama tahun 2021 hingga pertengahan 2022, OJK menerima 2.323 pengaduan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal.

Kota Semarang menjadi yang terbanyak di Provinsi Jateng dalam menyampaikan aduan yakni 798 aduan yang diikuti Kota Surakarta dan Kabupaten Cilacap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika