REPUBLIKA.CO.ID,
YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi terkait permintaan buruh DIY yang meminta agar upah minimum 2023 ditingkatkan. Pasalnya, upah minimum yang ditetapkan sebelumnya jauh dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
Sultan menyebut belum dapat memutuskan terkait kenaikan upah minimum ini. Pihaknya juga masih menunggu kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat.
"Saya belum bisa menjawab, karena harapan saya nanti di November (2022) ini diputuskan bagaimana nanti kepastian dari pemerintah pusat. Karena yang menentukan pola perhitungannya dari pemerintah pusat," kata Sultan.
Sultan berharap kebijakan pengupahan ini segera dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat segera merealisasikan penetapan upah minimum.
"Semoga bisa cepat bisa dikeluarkan, semoga November ini (ditetapkan pemerintah pusat), sehingga bisa segera kita realisasikan kondisi yang ada," ujar Sultan.
Seperti diketahui, buruh DIY yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta agar pemerintah daerah menaikkan upah minimum. Bahkan, upah minimum diminta naik hingga Rp 4 juta.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan, upah yang diterima buruh rendah yang menyebabkan buruh di DIY harus menanggung defisit ekonomi. Defisit ini dialami karena jumlah upah yang diterima dalam satu bulan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran kebutuhan hidup layak (KHL).
Ade menuturkan, berdasarkan survei yang sudah dilakukan, nilai KHL di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di atas Rp 4 juta di 2022 ini. Sedangkan, nilai KHL di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo berkisar antara Rp 3,7 juta hingga Rp 3,9 juta.
Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 masih jauh dari KHL, yang mana UMK di Kota Yogyakarta dan Sleman yakni sebesar Rp 2.153.970 dan Rp 2.001.000. Sedangkan, UMK di Bantul ditetapkan sebesar Rp Rp 1.916.848, di Gunungkidul sebesar Rp 1,9 juta dan di Kulon Progo sebesar Rp 1.904.275.
Berdasarkan data tersebut, MPBI DIY meminta pemda untuk meningkatkan penetapan UMK 2023. Untuk Kota Yogyakarta, diminta agar UMK ditingkatkan sebesar Rp 4.229.663.
Untuk UMK Sleman diminta ditingkatkan menjadi Rp 4.119.413, Bantul dinaikkan menjadi Rp 3.949.819, Gunungkidul dinaikkan menjadi Rp 3.407.473 dan Kulon Progo diminta agar dinaikkan menjadi Rp. 3.702.370.
"Semakin murah upah minimum di suatu kabupaten/kota, semakin tinggi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tersebut," kata Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
