REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pakar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Anton Agus Setyawan menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mencoret anggaran kendaran mobil listrik bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anton berpandangan kebijakan yang diambil oleh Pemkot kurang memikirkan jika dilihat pengaruhnya untuk jangka panjang. Menurutnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota selayaknya dapat menjadi contoh terkait penggunaan energi terbarukan.
"Penghapusan anggaran mobil listrik sangat disayangkan dalam jangka panjang yaitu memberikan contoh ke masyarakat tentang penggunaan energi terbarukan," kata Anton ketika dihubungi Republika, Rabu (2/11/2022).
Kendati demikian, Anton berpandangan bahwa apabila Pemkot Solo terbatas secara anggaran hal tersebut bisa dimaklumi. Namun, langkah kedepannya juga perlu dipikirkan.
"Kalau alasan Pemkot yang menyampaikan bukan prioritas dan anggaran memang terbatas, ya itu bisa dipahami juga, mungkin di masa depan perlu dipikirkan juga," katanya.
Selain itu, Anton menilai bahwa pihak Pemkot Solo perlu menggandeng stakeholder, pihak swasta, dan mitra. Bukan kearah pengadaan mobil dinas namun lebih kepada program-program terkait energi terbarukan.
"Kalau mobil dinas kan memang jatahnya pemerintah tapi membuat program-program yang mendorong yang memberikan awareness kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan, substansinya kan di situ," katanya.
Anton tidak memungkiri bahwa ke depan kota Solo akan menjadi kota yang maju. Harapannya dengan majunya kota Solo sejalan dengan kota yang minim dari pencemaran karbon dari asap kendaraan bermotor.
"Solo harapannya menjadi kota yang besar dimana pencemaran karbonnya bisa berkurang kan begitu, khususnya Co2 yang dari kendaraan bermotor kan berkurang, arahnya ke situ. Apabila tidak ada mobil dinas, kan bisa pakai program-program lain dengan menggandeng CSR maupun mitra untuk membuat program seperti itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika