REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi keputusan dua Walikota yang memutuskan tidak menganggarkan pembelian mobil listrik sebagai operasional mobil dinas tahun depan.

Ganjar mengatakan bahwa tentu keputusan Walikota Solo, dan Salatiga berdasarkan kebutuhan lainnya. Pihaknya tidak mempermasalahkannya, pasalnya prioritas lain yang harus didahulukan. "Ya kalau masih ada prioritas lain ya nggak apa,” kata Ganjar, Rabu (9/11/2022).

Ganjar yang saat itu didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan, pembelian mobil listrik itu bisa disesuaikan kondisi anggaran suatu daerah. “Tergantung kondisinya. Kalau memang itu ada ya disiapin,” tegasnya.

Sebenarnya, Ganjar sendiri mendukung penggunaan mobil listrik digunakan sebagai operasional mobil dinas. Tentu saja itu bisa dilakukan jika anggaran daerahnya tersedia. “Kalau ada (anggarannya) kalau saya sih setuju,” ujarnya.

Saat ini, di Jawa Tengah baru Pemkot Solo dan Salatiga yang memutuskan tak membeli mobil listrik tahun depan. Ganjar menyebut belum ada daerah lain yang mengikuti.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menghapus rencana anggaran anggaran pengadaan mobil listrik di tahun 2023 mendatang. Pasalnya ia mengedepankan proyek fisik yang lebih berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat.

"Timbange tuku mobil mending bangun pasar (dari pada beli mobil lebih baik buat membangun pasar), kan lumayan itu jumlahnya," ujarnya.

Selain itu, Gibran masih merasa nyaman dengan kendaraan dinas lamanya, yakni Innova yang masih menggunakan BBM. Kendati setelah beberapa kali pertemuan dengan Wali Kota dari daerah lain sudah mulai membahas bahkan beralih ke mobil listrik.

"Mobil listrik ya mahal, yang paling murah Rp 800 juta, mending buat bangun pasar. Atau nek menurutku luweh penak dinggo bangun kelurahan, bangun taman cerdas," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika