REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Laksamana Madya Nurhidayat mengatakan, ada beragam tantangan dalam pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
Salah satu tantangan yang ada yaitu masih minimnya pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk kepentingan pembangunan. Selain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), selama ini data hidro-oseanografi masih terbilang minim digunakan.
"Ke depan, semoga bisa lebih banyak yang mengambil data ini untuk kepentingan pembangunan di semua bidang," kata Nurhidayat dalam kuliah umum Pemanfaatan Data Hidro-Oseanografi Dekade Kelautan 2030 Menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menerangkan, ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk dapat melakukan pengumpulan data yang baik. Misal, siapa yang akan menampung data survei dan hasil pengamatan di daerah. Data survei hidrografi 1.200 tera saja tidak cukup.
Untuk itu, mereka akan melakukan pengembangan lagi. Apalagi, ketika semuanya digabung, termasuk ada perguruan tinggi, saat Kemenhan membutuhkan data tinggal diambil. Tantangan lain soal penyediaan produk mutakhir dan dinamika iptek.
Dengan adanya peta-peta maupun hasil survei baru diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Lalu, terkait kemudahan akses dan pemanfaatan produk maupun informasi dari berbagai sektor.
"Ke depan, informasi harus dibuat untuk mudah diakses oleh semua institusi di Indonesia," ujar Nurhidayat.
Ia menekankan, informasi yang ada harus mudah diakses, data tidak hanya untuk Pushidrosal sendiri, BIG sendiri, atau BRIN sendiri. Selama ini, tidak ada akses yang mudah, sehingga harus menyamakan persepsi agar mudah mengambil data.
Menurut dia, hidrografi memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan bentuk profil dasar laut sangat bermanfaat untuk aktivitas manusia di laut, salah satunya untuk pembangunan kelautan Indonesia.
Contohnya, lanjut Nurhidayat, untuk jalur-jalur perdagangan laut, pembangunan pelabuhan, instalasi pipa dan kabel. Kemudian, penyusunan kawasan konservasi, perikanan berkelanjutan, mitigasi bencana alam, dan pertahanan dan keamanan.