REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Candra Fajri Ananda berpendapat saat ini ekonomi dunia terancam menghadapi perlambatan pada 2023. Resesi yang diprediksi akan muncul pada 2023 perlu diwaspadai meskipun Indonesia relatif tak terlalu berhubungan (less connected) dengan perekonomian global.
"Keterkaitan dan dampak perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia pun tak bisa dipandang remeh, terutama dalam jalur ekspor-impor dan jalur aliran modal asing," kata Candra.
Menurut Candra, resesi akan membawa berbagai sektor dalam perekonomian yang terintegrasi antar-negara sulit terhindar dari dampak negatif ancaman pelemahan ekonomi global. Aktivitas perdagangan di sejumlah negara maju yang akan melemah diperkirakan bisa mempengaruhi perdagangan di negara berkembang. Hal ini terutama negara yang ekonominya bergantung pada ekspor-impor.
"Sebaliknya, perekonomian Indonesia yang mengandalkan pasar domestik akan cukup kuat meski dunia terancam resesi pada 2023," jelasnya.
Menurut Candra, ada beberapa sektor yang sejatinya dapat didorong oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi. Beberapa di antaranya sektor UMKM, pariwisata, hingga sektor industri pengolahan tembakau. Untuk mendukung berbagai sektor tersebut, sisi keuangan dan perbankan nasional serta investasi juga perlu dijaga untuk dapat mendukung iklim usaha dalam aktivitas ekonomi.
Pengamat ekonomi pariwisata, Aang Afandi mengatakan, kinerja kualitatif yang menonjol pada sektor pariwisata dan sektor terkait yakni, suksesnya gelaran G-20 Bali (Oktober). Kemudian juga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di berbagai kota di Indonesia dan World Tourism Day pada September 2022.
Pemerintah juga sukses menggelar Moto GP pada Maret, dan World Superbike pada bulan September. Saat ini, Raja Ampat masuk sebagai salah satu World Destination 2023 (yang dirilis pada 2022). Kemudian Indonesia terpilih sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia versi Global Muslim Tourism Index (GMTI).
Aang Afandi membeberkan lima tantangan sektor pariwisata ke depan. Pertama, yakni harga tiket transportasi yang meningkat, seperti pesawat akibat adanya kenaikan harga bahan bakar (avtur). Tantangan lainnya terkait menjaga keseimbangan antara pariwisata berbasis kapital dan komunitas yang harus diawali dengan peningkatan kapasitas SDM. "Utamanya di pedesaan misalnya di Kuta Mandalika," ucapnya.
Tantangan ketiga, yakni terkait regulasi visa. Keempat, implementasi Green and Sustainability Tourism (termasuk ekonomi sirkular untuk pariwisata). Lalu yang terakhir berhubungan dengan sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Untuk sektor UMKM, peneliti PPKE FEB UB, Joko Budi Santoso mengatakan, UMKM Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi kokoh perekonomian Indonesia dan telah terbukti tahan badai dan guncangan ekonomi. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit atau sekitar 99 persen dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, UMKM mampu berkontribusi pada PDB sekitar 60 persen. Kemudian juga dapat menyerap 96 persen angkatan kerja.
Menurut dia, fakta ini menjadikan UMKM sebagai amunisi yang kuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, maka UMKM akan menjadi senjata yang ampuh di dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Joko menyebut beberapa poin penting untuk penguatan UMKM. Pertama, penguatan permodalan melalui KUR, atau mengkolaborasikan pembiayaan madani seperti bank wakaf, Baznas, dan lembaga pembiayaan lainnya.
Kedua, insentif fiskal seperti Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM ditanggung pemerintah, Penempatan dana/penempatan uang negara, dan pembiayaan investasi perlu terus dijaga keberlanjutannya. Ketiga, penguatan kolaborasi dengan marketplace fasilitasi sertifikasi halal maupun perijinan usaha mutlak terus dilakukan secara berkelanjutan.
Keempat, penguatan UMKM model kluster. Hal ini akan memudahkan dan meningkatkan daya tawar dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran, serta pengawasan dan pembinaan. Kelima, pemerintah daerah juga harus memperkuat linkage antara sektor pertanian dengan UMKM. Pasalnya, sebagian besar UMKM bergerak di makanan dan minuman.
Peneliti PPKE FEB UB, Imanina Eka Dalilah berpandangan, industri pengolahan tembakau merupakan salah satu industri yang sejatinya dapat menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi global. Hal ini bisa terjadi mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. IHT merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Meski IHT merupakan industri yang memiliki kekuatan kontribusi ekonomi yang besar, saat ini IHT tengah memiliki tantangan. Beberapa di antaranya berupa kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang terjadi hampir ssam setiap tahunnya. Menurut Imanina, regulasi kenaikan tarif cukai yang selama ini berlaku justru lebih banyak menyebabkan trade off, kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang eksesif setiap tahunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika