REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu berintegritas dapat menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berkualitas.
"Tadi sudah diambil sumpah dan pengucapan pakta integritas, di mana memang pemilu ini sangat memerlukan SDM yang berintegritas untuk menjamin pemilu bisa berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berkualitas," kata Abdul Halim usai menghadiri pelantikan anggota PPK Pemilu 2024 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
Dia juga mengucapkan selamat kepada 85 anggota PPK Pemilu 2024 di Kabupaten Bantul yang baru saja dilantik setelah melalui rangkaian seleksi transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
"Jadi, SDM yang berintegritas lebih menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Selamat kepada seluruh anggota PPK yang sudah dilantik," tambahnya.
Abdul Halim menambahkan PPK merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diperlukan untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Pemkab Bantul juga telah bekerja sama dengan KPU Bantul untuk penyediaan sarana dan prasarana pemilu tersebut.
"Jadi, PPK itu nanti akan berkantor di kantor-kantor kecamatan. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah mutlak diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lancar, memadai, sehingga SDM penyelenggara pemilu itu bisa bekerja dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, anggota KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan dari total 85 anggota PPK Pemilu 2024 yang dilantik, 27 orang di antaranya merupakan perempuan.
"Dari sisi komposisi jenis kelamin, PPK yang dilantik tercatat ada 27 perempuan dengan persentase 32 persen. Hal ini menjadi bagian penguatan peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu," kata Musnif yang merupakan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul.
Selain itu, dalam PPK Pemilu 2024 juga terdapat satu orang penyandang disabilitas yang dilantik sebagai anggota PPK di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.
"Hal ini merupakan upaya KPU Bantul untuk memberikan akses semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu," ujar Musnif.
Dia juga berharap semua anggota PPK Pemilu 2024 yang telah dilantik dengan masa kerja selama 15 bulan terhitung sejak 4 Januari 2023 sampai 4 April 2024 tersebut dapat bekerja secara profesional, mandiri, dan berintegritas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
