REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN - Kabupaten Kebumen kembali menyandang predikat termiskin se-Jawa Tengah, meski angka kemiskinan menurun dibandingkan 2021.
Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan Kebumen pada 2022 sebesar 16,41 persen atau 196.160 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan 1,42 persen dibandingkan pada 2021 sebesar 17,83 persen atau 212.920 jiwa.
Meski sedikit, Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih menilai, keberhasilan ini tak lepas dari sinergitas yang baik antar masing-masing OPD bagaimana untuk menekan angka kemiskinan.
"Memang kita masuk paling tinggi, tapi ini merupakan kinerja yang cukup baik bagaimana OPD saling bersinergi mengentaskan kemiskinan," ujar dia, Kamis (5/1/2023).
Berbagai upaya terus dilakukan di antaranya bagaimana membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat baik melalui bantuan berasal dari pusat maupun pemkab.
Selanjutnya, menaikkan pendapatan masyarakat dengan cara memberikan berbagai pelatihan-pelatihan dan permodalan dengan suku bunga ringan. Tak kalah pentingnya, yakni menggali berbagai potensi wisata.
"Kita punya wisata pegunungan laut dan semua akan kita optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas wabup.
Pada tahun ini, fokus utama dari Pemkab Kebumen yakni melakukan validasi data, dengan cara mensinkronkan data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus. Artinya, data harus benar benar sesuai agar pemberian bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, sebaik apapun program tidak akan berhasil apabila datanya tidak valid. Dari hasil in-depth study antara BPS dengan Bappeda juga mengungkapkan, penyaluran bansos yang tepat sasaran sangat membantu pemenuhan kebutuhan bagi keluarga kurang mampu.
Namun di balik itu, fakta lainnya juga terungkap, masih banyak masyarakat yang kecewa atau adanya kecemburuan sosial karena tidak tercatat sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dengan menggandeng berbagai elemen, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik dari masyarakat.
"Jadi bantuan ini karena sesuatu yang menarik di masyarakat karena sifatnya multidimensional, jadi pembinaan kepada masyarakat harus terus menerus dilakukan, bagaimana mereka dari segala unsur mulai ulama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik dan lain-lain, " jelas Ristawati.
Kepala BPS Kebumen, Kus Haryono juga mengatakan, pentingnya memberikan pengertian pada masyarakat tentang orang yang berhak menerima bantuan.
"Penerima adalah masyarakat yang benar-benar secara kriteria memang benar-benar miskin atau yang membutuhkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
