REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew berusaha meyakinkan Uni Eropa (UE) bahwa TikTok akan menghormati aturan teknologi yang semakin ketat dan berkomitmen terhadap privasi dan keselamatan anak. Pernyataan tersebut dia ungkapkan selama kunjungan ke Brussel, Belgia pada Selasa (10/1/2023).
Selama tiga tahun terakhir, TikTok yang dimiliki oleh ByteDance telah bekerja melawan kekhawatiran Amerika Serikat (AS) soal keamanan data pribadi pengguna yang diakses oleh pemerintah Cina. Ini juga termasuk kekhawatiran akan konten yang dimanipulasi oleh Partai Komunis Cina atau entitas lain.
Tekanan tersebut kian meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih, bulan lalu, perusahaan mengakui sejumlah karyawannya secara tidak benar mengakses data pengguna TikTok dari dua jurnalis.
Serangkaian pertemuan Chew di Brussel dimulai dengan kepala antimonopoli UE Margrethe Vestager. "Tujuan pertemuan dengan TikTok guna meninjau bagaimana perusahaan bersiap untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan Komisi Eropa, yaitu Undang-Undang Layanan Digital (DSA) dan mungkin berdasarkan Undang-Undang Pasar Digital (DMA)," kata Chew.
Selain itu, Chew juga mengatakan juga membahas Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) dan masalah privasi serta kewajiban transfer data. Komisaris Nilai dan Transparansi Vera Jourova menyampaikan keprihatinannya kepada Chew. Di antaranya adalah perlindungan data pribadi orang Eropa, keselamatan anak, dan penyebaran disinformasi Rusia di platform, serta transparansi iklan politik.
"Saya mengandalkan TikTok sepenuhnya melaksanakan komitmennya untuk bekerja lebih keras dalam menghormati hukum UE dan mendapatkan kembali kepercayaan dari regulator Eropa," ujar dia.
Kepala kehakiman UE Didier Reynders mengatakan TikTok dapat berbuat lebih banyak untuk menghapus konten kebencian di platformnya. Tiktok berkomitmen untuk mematuhi aturan UE secara transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
