REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Dosen Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) apt Susanti PhD terpilih menjadi Sekertaris Jenderal Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I 4). Susanti terpilih dengan afiliasi Cancer Research UK Beatson Institute, Inggris.
Terpilihnya Susanti menjadi Sekertaris Jenderal I-4 itu ditentukan dalam Musyawarah Internasional Luar Biasa pada Sabtu, 14 Januari 2023. Acara dihadiri oleh ilmuwan Indonesia dari 28 negara yang tergabung sebagai anggota dari I-4.
Rangkaian acara berupa sesi keynote yang dibawakan oleh Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko dan Prof Nizam Dirjen Dikti yang mewakili Mendikbudristek Nadiem Makarim.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai sekjen dan menjadi bagian dari pengurus inti dari I4 mendampingi Ibu Ketua Umum Dr Sastia Prama Putri. Semoga ini bisa menjadi jalan bagi saya untuk terus berkontribusi memajukan kolaborasi riset dan inovasi di Tanah Air,” kata Susanti saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Rabu (18/1/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, I-4 merupakan organiasi ilmuwan terbesar yang menjembatani kolaborasi international di Indonesia melalui pemberdayaan keluaran ilmuwan diaspora di berbagai belahan dunia.
I-4 memiliki tujuh wilayah, di antaranya Amerika Serikat, Eropa dan Inggris Raya, Timur Tengah dan Afrika, Asia Timur, Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia.
“Visi dari I-4 adalah mensinergikan seluruh potensi dari ilmuwan-ilmuwan Indonesia di seluruh dunia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Dr Susanti adalah salah seorang ilmuwan yang menginisiasi pengembangan BioColoMelt – Dx, diagnostic kit yang dapat mengidentifikasi kelainan genetik pada kasus pasien kanker dan keluarga pasien kanker.
Berkat inovasinya, ia menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan diberikan kepada Susanti atas Karya Anak Bangsa untuk ketegori Inventor di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika