REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memfokuskan pembangunan di kawasan selatan DIY. Hal itu disebabkan angka kemiskinan di kawasan selatan DIY lebih tinggi, terutama di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.
"Kemiskinan tertinggi di atas rata-rata itu ada di selatan semua, maka perintahnya Pak Gubernur (Sri Sultan Hamengku Buwono X-Red) melalui misinya beliau pembangunan wilayah selatan. Kan konkret sebetulnya," kata Plh Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Beny Suharsono di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (20/1).
Beny mengungkapkan hal tersebut menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2023 dimana angka kemiskinan di DIY naik dan tertinggi di Pulau Jawa.
Beny menyebut, pembangunan kawasan selatan DIY yang sudah dilakukan salah satunya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Selain itu, akses wisata juga dibuka di kawasan selatan DIY.
"Kan orang bisa misuh ke Gunungkidul macet, crowded, ke objek (wisata) tidak bisa masuk, nah itu kita buka aksesnya," ujar Beny yang juga Kepala Bappeda DIY tersebut.
Selain itu, pengembangan kawasan wisata juga dilakukan di kawasan selatan DIY. Salah satunya kawasan Mangunan yang dikelola oleh kelompok sadar wisata di kawasan tersebut.
"Itu kita kembangkan semuanya di selatan, itu bantuan-bantuan langsung dari Pak Gubernur. Contoh ada Breksi, Mangunan, macam-macam dikembangkan seperti itu. Semua kita geser ke selatan, tinggal kita susun masterplan-nya," jelas Beny.
Beny juga menyebut, pihaknya fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di DIY di 2023 ini. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan seperangkat program guna menangani kemiskinan ekstrem di 2024. "Itu yang harus segera kita selesaikan," katanya menambahkan.
Seperti diketahui, data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin DIY pada Januari 2023 sebesar 11,49 persen. Dengan begitu, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang miskin di DIY saat ini.
Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022, dimana persentase penduduk miskin pada saat itu 11,34 persen, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang. Kondisi tersebut, membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57 persen.
Lebih lanjut, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342 per kapita per bulan. Yakni dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 398.363 atau 72,25 persen, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 152.979 atau 27,75 persen.
Melihat hal ini, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta agar Pemda DIY fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin. "Dari rilis BPS tersebut sangat jelas bahwa garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar 72,25 persen. Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin," kata Huda di Yogyakarta, Kamis (19/1/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
