REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP –- Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia melalui video conference, Selasa (24/01/2023).
Hadir dalam acara itu, Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri beserta para asisten, kepala OPD dan tamu undangan lainnya di Ruang Prasandha Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap.
Saat membuka rakor, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi sebelumnya, yaitu agar mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, menyelesaikan permasalahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan keunggulan dan keunikan setiap daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024, serta menjamin kebebasan beragama.
Menurut Tito, arahan dari Presiden ini penting dan menjadi patokan dalam bekerja ke depannya. Presiden juga memerintahkan agar rapat maupun pengecekan dan tindakan lapangan dapat dilakukan oleh semua pemerintah daerah.
"Kepala daerah fokus utama pada pengendalian inflasi. Jika tiga kali berturut-turut melebihi angka inflasi nasional, saya akan laporkan kepada Presiden," ungkap Mendagri.
Untuk diketahui, inflasi Indonesia berada di angka 5,51 persen dan menduduki peringkat 145 dari 186 negara di dunia. Target ke depan inflasi nasional dapat membaik dan menyentuh angka tiga persen.
Menanggapi hal tersebut, Plt Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada Badan Pusat Statistik (BPS), M Habibullah, menyampaikan arahan untuk menghadapi inflasi. Habibullah mengatakan, inflasi pada Januari biasanya disebabkan karena menurunnya angka produksi bahan baku pangan karena puncak panen akan terjadi pada Maret hingga April.
"Dalam hal ini, pemerintah harus bisa mengendalikan tidak hanya pada sisi demand, namun juga sisi supply," ujarnya.
Sejalan, Deputi Bidang Pangan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan pada Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa ada sembilan jenis bahan pangan yang harus diperhatikan karena berpotensi mengalami kenaikan.
Bahan pangan tersebut di antaranya beras premium, beras medium, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah, dan jagung.
Dengan demikian, upaya stabilisasi harga yang dapat dilakukan pada dua pekan terakhir di Januari. Di antaranya menjaga inflasi di periode menjelang HBKN Puasa dan Lebaran 2023, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan langsung di pasar, serta mengoptimalkan program yang dapat mendukung pencegahan inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
