REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka diri jika Kaesang Pangarep bakal terjun ke dunia politik. Namun begitu, partai berlogo 'banteng moncong putih' ini tetap memberlakukan mekanisme sesuai yang berlaku di internal partainya.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang dikonfirmasi di sela acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kota Semarang di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/1).
PDIP, jelas Hasto, memang menjadi partai yang didesain untuk mendidik para pemuda Indonesia dalam membangun seluruh kapasitas kepemimpinannya di dalam mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara.
"Sehingga partai (PDIP) tentu saja membuka kesempatan kepada Kaesang sekiranya ingin bergabung dengan PDIP," ungkapnya.
Kebetulan, lanjut Hasto, di PDIP ada ketentuan dalam satu keluarga berasal dari satu partai yang sama, mengingat pendidikan politik itu berasal dari satu keluarga.
Dan itu menjadi bagian dari aturan yang diterapkan di partai. "Tentu saja stelsel yang dianut adalah aktif, maka siapa saja yang akan masuk ke PDIP termasuk Kaesang mengajukan permohonan tertulis mengapa masuk ke PDIP," jelasnya.
Yang penting, masih kata Hasto, setiap kader partai melatih diri mencapai prestasi sebaik-baiknya bagi rakyat, bangsa, dan negara serta menata desain bagi masa depan.
Hal itu yang harus dilakukan, "Sehingga kita berpolitik itu dengan tahapan-tahapan strategis yang oleh partai diikuti dengan kedisiplinan. Nanti kita lihat," tambahnya.
Namun begitu, Hasto tidak sepakat jika keinginan Kaesang untuk terjun ke politik dan bergabung dengan PDIP ini bakal melanggengkan politik dinasti.
Ia menegaskan, pendapat dalam negara demokrasi boleh-boleh saja. Tetapi yang penting partai melakukan hal yang sama dan menyiapkan siapa pun yang bergabung dengan PDIP melalui pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan.
"Di negara-negara maju sekalipun, pendidikan politik juga dimulai dari keluarga, selain pendidikan formal," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika