REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2023. Haedar berharap, pers menjadi pilar keempat dalam membangun bangsa dan negara.
"Pers harus membawa jiwa, visi dan cita-cita luhur Indonesia bersama seluruh komponen bangsa dan institusi negara hadir mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan rakyat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/2023).
Pada tahun ini Hari Pers Nasional mengangkat tema ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. Kepada pengelola maupun aktor penyelenggara media, Haedar juga berpesan supaya senantiasa berpegang pada nilai luhur Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa sebagai pondasi nilai utama dalam menjalankan peran.
Selanjutnya, dengan kebebasan pers yang dianut di Indonesia harus berbingkai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia selain membawa nilai universal. Karena bangsa dan negara ini tidak hanya membangun relasi di atas kebebasan, tetapi juga ada jiwa gotong royong, kolektif-kebersamaan, bhineka tunggal ika.
"Sehingga kebebasan itu terintegrasi dengan daya hidup bangsa Indonesia," ujarnya.
Haedar juga berharap, proses demokrasi, politik bahkan ekonomi dan budaya harus senantiasa merujuk pada nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengatakan Demokrasi di Indonesia harusnya bertumpu pada sila keempat, yakni Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
"Dalam demokrasi dan politik Indonesia yang berbasis pada Pancasila ada nilai musyawarah bukan nilai siapa kuat siapa menang," ucap Haedar.
Haedar juga mengatakan, bahwa demokrasi dan politik Indonesia juga ada nilai kebersamaan bukan oligarki, dan ada nilai kebijaksanaan bukan semata-mata nilai rasionalitas.
"Kami berharap seluruh dunia pers di Indonesia menjadi pendorong demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang berbasis pada nilai, perilaku dan tindakan yang terhormat," harapnya.
Menurutnya demokrasi yang bermartabat, tidak akan membenarkan meluasnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan tidak terbatas, dan praktek berbangsa dan bernegara yang menimbulkan masalah. Demokrasi bermartabat juga menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kepantasan.
"Sehingga transaksi politik uang, dan berbagai proses demokrasi pragmatis tidak menjadi berkembang, karena demokrasinya bermartabat," katanya.
"Serta tidak boleh menghalalkan segala cara, termasuk jangan membiarkan politik perpecahan dan pembelahan politik terus terjadi. Sehingga Indonesia atas nama demokrasi terancam keutuhannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika