REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Sebanyak 44 desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menjadi fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Indarto mengatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banjarnegara telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (rakor) guna membahas mengenai Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir antara lain Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dispermades PPKB, serta 14 Kecamatan. Rakor ini merupakan tidak lanjut pasca Koordinasi Bersama dengan Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan di Desa Kebanaran kecamatan Mandiraja beberapa waktu lalu.
Sekda Indarto menyampaikan perlu atensi terhadap hasil kesepakatan dalam rakor kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, desa siap melaksanakan verivikasi dan validasi dalam jangka waktu dua hari sehingga apabila desa mengalami kendala dalam input hasil verval untuk dapat berkoordinasi dengan Dinsos PPPA Kabupaten dan atau Dinsos Provinsi.
Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi gerakan partisipasi masyarakat, filantropi, lembaga non pemerintah melalui CSR, organisasi profesi, BAZNAS, dan Lembaga zakat lain. OPD juga perlu mengerjakan peran sesuai tupoksi dan program di lokus sasaran secara kolaboratif, terpadu dan saling melengkapi.
“Kita juga perlu mengawal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa agar dapat mengalokasikan anggaran desa dengan memprioritaskan warga miskin ekstrim utamanya yang sakit sakitan, lansia, hidup sendiri dan belum mendapat intervensi,” kata Sekda Banjarnegara dikutip Republika, Sabtu (11/2/2023).
Kepala Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Penelitian pembangunan (Baperlitbang) Fajar Anggun Sawitri, menyampaikan kendala waktu pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data yang cukup singkat dan kendala operator di desa untuk melakukan input data.
Lebih lanjut Anggun mengatakan, Kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan berada di bawah propinsi dan nasional sebanyak 18 kabupaten kota dan salah satunya Kabupaten Banjarnegara. Saat ini ada 44 desa dari 14 Kecamatan yang menjadi lokus prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem hasil perhitungan dari propinsi Jateng.
“Walaupun singkat kita berharap proses verifikasi dan validasi data segera selesai dan dapat diinformasikan ke Gubernur,” ujar Anggun.
Dalam rakor tersebut dikoordinasikan mengenai konsolidasi tindak lanjut terhadap data kemiskinan ekstrem Kabupaten Banjarnegara. Tim segera melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan stunting untuk diserahkan kepada Provinsi untuk dilakukan evaluasi data dan segera dilakukan tindak lanjut bersama yang melibatkan seluruh stakeholder.
Ikuti Whatsapp Channel Republika