REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sinkronisasi data warga miskin menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan di Jawa Tengah. Terlebih data ini menjadi acuan dalam menyelesaikan program penanganan kemiskinan di daerah ini.
Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan deadline (tenggat waktu) sepekan kepada bupati/wali kota di daerahnya untuk menyelesaikan sinkronisasi data kemiskinan di masing-masing daerah.
“Sinkronisasi data penting agar penanganan kemiskinan di Jateng bisa cepat dan tepat sasaran,” tegas gubernur usai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023).
Gubernur menyampaikan, setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, dirinya masih menemukan sejumlah kabupaten/kota yang belum menginput data kemiskinan.
Maka orang nomor satu di Provinsi Jateng ini meminta agar persoalan data kemiskinan ini segera dibereskan dan secepatnya agar data tersebut diinput. Sehingga tidak menghambat program-program penanganan dan pengentasan kemiskinan.
“Itu memang saya kejar dan tadi ada yang menawar dua pekan, tidak bisa, saya hanya memberikan tenggat waktu sepekan saja, kalau tidak begitu nanti tidak cepat selesai,” tegasnya.
Di sisi lain, gubernur juga meminta agar penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten/kota, misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
Yang kedua, seluruh data yang ada juga diinternalisasikan dengan stunting. Karena isu stunting ini juga berkorelasi dengan kemiskinan.
Sementara itu, dari evaluasi tersebut, masih ada daerah yang belum memasukkan data dengan berbagai alasan. Misalnya karena pemerintah desa yang masuk kategori miskin, tidak merasa desanya tersebut miskin.
Menurut gubernur, itu hanya persoalan mindset. “Makanya saya mendorong nggak usah takut nggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat, jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” tegasnya.
Terkait hal ini, gubernur juga meminta kepala daerah agar memaksimalkan peran camat sebagai supervisor ke desa-desa. Sehingga pada evaluasi pekan depan, diharapkan sudah mulai terlihat hasil intervensinya.
Karena sudah muncul ide-ide yang bagus, seperti mendorong CSR yang ada di kabupaten, ada yang ingin menggerakkan melalui Baznas, dan sebagainya.
Contoh-contoh kreatif sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. “Makanya, pekan depan saya akan melihat progresnya lagi dan soal ini akan saya tagih terus,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika