REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih meminta masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 2024 agar kooperatif menanggapi petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Saya berpesan kepada seluruh warga Bantul yang memiliki hak pilih untuk kooperatif kepada para petugas yang melakukan pendataan di lapangan, memberikan informasi yang jujur, dan terbuka," kata Bupati Halim di Bantul, Selasa.
Ia mengaku dirinya dan keluarga telah didata petugas pantarlih sebagai pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 pada Senin (13/2/2023) dan sudah diberikan surat pemilih yang akan dibawa ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Informasi yang jujur dan terbuka diperlukan demi terwujudnya demokrasi kita yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga pemilu kita itu mempunyai legitimasikarena partisipasi yang besar," katanya.
Ia mengimbau, dalam menanggapi petugas pantarlih KPU, masyarakat agar menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan kartu keluarga (KK) untuk dicocokkan dengan data pemilih yang tercatat di KPU Bantul.
"KTP dan KK akan diverifikasi, dicocokkan atau dimasukkan sebagai salah satu cara pendataan KPU, dan sekarang sistem sudah online, sudah ada sistem IT (informasi teknologi) yang mendata seluruh pemilih, dan ini satu kemajuan yang berarti bagi pemilu kita," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 3.175 pantarlih untuk memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024 di 75 kelurahan. Mereka melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023.
Dia mengatakan pantarlih Pemilu 2024 dalam bekerja akan mengenakan atribut berupa topi, rompi, dan tanda pengenal pantarlih.
"Coklit akan dilaksanakan dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah sesuai dengan wilayah kerja pantarlih yang berbasis TPS (tempat pemungutan suara)," katanya.
Dia mengatakan dalam melaksanakan coklit ini pemilih cukup dengan menyiapkan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik atau KK.
"Selanjutnya petugas akan mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki pemilih. Apabila ada pemilih yang belum masuk dalam data pemilih, maka pantarlih akan mencatat dan memasukkan dalam kategori pemilih potensial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
