REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menggandeng 17 bupati di wilayahnya untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng. Ganjar menginstruksikan para bupati tersebut untuk menyinkronkan data agar penanganan kemiskinan di Jateng dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu dua minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau nggak gitu nanti nggak cepet," ujar Ganjar dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (14/2/2023).
Hal itu dia sampaikan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 465/13 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jateng untuk pembentukan satgas.
"Kita langsung membagi tugas di kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," jelas Ganjar.
Ke-17 kabupaten itu, yakni Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. Kemudian ada juga Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
Lebih lanjut, Ganjar berkata baru empat kabupaten yang telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data 100 persen secara manual dengan menggunakan excel, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Tapi, dia menyebut daerah itu juga harus melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100 persen," ujar dia.
Terkait hal itu, Ganjar juga meminta bupati agar mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di tujuh lokasi, khususnya kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah, di bawah 25 persen. Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota.
Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah. "Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujar dia.
Sementara itu, Ganjar juga menyebutkan, sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan. Kemudian, para bupati juga telah melaksanakan instruksinya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan.
Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing. "Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
