Selasa 21 Feb 2023 13:44 WIB

Kemenag Pekalongan Sebut Masa Tunggu Haji Hingga 30 Tahun

Saat ini, jumlah calon haji sudah sekitar 9,000 orang.

Petugas sedang estafet menurunkan barang bawaan jamaah haji (ilustrasi)
Foto: Republika/Ali Yusuf
Petugas sedang estafet menurunkan barang bawaan jamaah haji (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Kementerian Agama Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menginformasikan bahwa masa tunggu pemberangkatan calon haji yang terdaftar pada 2023 diperkirakan akan menunggu hingga 30 tahun ke depan.

"Calon haji yang terdaftar saat ini diperkirakan harus menunggu hingga 30 tahun ke depan untuk diberangkatkan ke Makkah, Arab Saudi," kata Kepala Kemenag Kota Pekalongan Kasiman Mahmud Desky di Pekalongan.

Ia mengungkapkan masa tunggu haji di 2023 ini sudah mencapai 30 tahun lamanya, artinya jika seseorang mendaftar haji pada tahun ini maka diperkirakan berangkat sekitar 2053.

Saat ini, kata dia, jumlah calon haji sudah sekitar 9,000 orang, di mana per tahunnya diberangkatkan rata-rata 300 orang. Keberangkatan calon haji juga sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 sehingga menyebabkan masa tunggu semakin lama.

"Hanya saja ada kabar baiknya pada 2023 ini, jamaah haji sudah bisa berangkat tanpa ada lagi pembatasan sehingga impian umat Muslim bisa segera tercapai untuk menunaikan ibadah haji," katanya.

Menurut dia, biaya haji yang disepakati harus dibayarkan jemaah sebesar Rp 49,8 juta atau sekitar 55,3 persen dari biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Adapun sisanya Rp 40,23 juta atau sekitar 44,7 persen, kata dia, akan ditanggung oleh dana nilai manfaat.

"Namun demikian, tercatat ada 146 calon haji asal Kota Pekalongan yang tidak perlu membayar biaya tambahan pelunasan haji tersebut karena mereka telah melunasi tunda pada 2020 yang diberangkatkan pada 2023," ujar dia.

Kasiman Mahmud Dasky mengatakan untuk calon haji tunda 2022 yang berangkat pada 2023 ada 22 orang sehingga mereka dikenai biaya tambahan pelunasan haji sebesar Rp 9,4 juta.

"Tambahan biaya itu sudah menjadi keputusan terbaik dan paling bijaksana dari pemerintah mengingat adanya kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," jelasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement