REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Komisi C DPRD Kabupaten Semarang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk melakukan penanganan kerusakan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca yang cukup ekstrem.
Berdasarkan monitoring dan pantauan yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di daerah ini hampir merata di tiap kecamatan.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi mencontohkan, di wilayah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat misalnya ada dua titik jalan yang longsor dan butuh penanganan segera.
Yakni jalan poros penghubung Desa Nyatnyono dengan Desa Lerep dan satu titik lagi adalah jalan utama menuju Dusun Indrokilo juga longsor dan butuh penanganan darurat, karena kondisinya cukup mengkhawatirkan.
"Karena jalan yang longsor ini merupakan satu satunya akses jalan yang digunakan oleh warga di dusun tertinggi di Kecamatan Ungaran Barat ini," jelas Wisnu, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (21/2/2023).
Selain di Desa Lerep, dampak kerusakan infrastruktur jalan juga telah mengancam warga Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur. Terlebih dengan kondisi jembatan penghubung Desa Mluweh dengan Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jembatan penghubung yang berada di Desa Mluweh ini, kondisinya juga cukup mengkhawatirkan karena sudah kritis dan hampir ambrol.
Tidak hanya infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi sekunder di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan juga jebol, sehingga turut mengancam produksi pertanian karena saluran irigasi ini sangat dibutuhkan untuk mengairi perswaahan warga.
Dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi, kondisinya juga semakin mengkhawatirkan dan kalau harus menunggu sampai anggaran 2024, dimungkinkan kondisinya akan semakin mengkhawatirkan lagi.
Bahkan bukan tidak mungkin warga Desa Mluweh akan terisolir. “Karena akses terdekat dari ibu kota Kabupaten, Ungaran longsor di Dusun kaligawe, Kelurahan Susukan. Sementara akses melalui Kecamatan Banyumanik jembatannya juga sudah mengkhawatirkan," katanya.
Terkait kondisi kerusakan berbagai infrastruktur ini, Wisnu menegaskan butuh penanganan darurat, karena infrastruktur jalan ini juga menjadi jalur perekonomian warga yang betul- betul vital.
Ia menyarankan agar Pemkab Semarang bisa memanfaatkan atau menggunakan dana DTT yang sifatnya memang untuk kedaruratan dengan SK Bupati Semarang guna melakukan penanganan secepatnya.
Sebab, jika tidak segera ditanggulangi jalan-jalan yang saat ini kondisinya sudah mengkhawatirkan bisa putus.
Politisi PDIP Perjuangan ini juga menyampaikan, dalam kondisi cuaca yang cukup sketrim seperti ini dampak bencana hidrometeorologi tidak hanya mengakibatkan longsor dan kerusakan infrastruktur jalan.
Namun juga mengakibatkan laju sedimentasi yang tinggi di sejumlah sungai yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga makin banyak sungai yang airnya meluap dan masuk ke pemukiman warga.
Seperti di Desa Branjang, baru- baru ini. "Kami juga melihat, sedimentasi sungai ini juga harus mendapatkan perhatian segera, agar bencana alam yang lebih parah tidak terjadi di wilayah kabupaten Semarang ini," katanya.
Atas persoalan ini, lanjut Wisnu, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang mendorong Pemkab Semarang segera bertindak dan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak menjadi prioritas penanganan perbaikan. Karena amenjadi akses yang penting bagi perekonomian warga.
Makanya Komisi C mengimbau dan mendorong agar segera pemanfaatan DTT bagi penanganan dampak bencana segera diurus administrasi agar bupati bisa mengeluarkan SK penggunaan DTT yang dianggarkan di APBD Penetapan tahun 2023 mencapai Rp 7 miliar.
Wisnu juga menyampaikan, dengan dampak kerusakan yang hampir merata, memang tidak cukup untuk menangani seluruh kerusakan.
"Sehingga Pemkab Semarang harus menggunakan skala prioritas engan pertimbangan yang lebih urgen bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan semangat akuntabilitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
