REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jelang panen raya padi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap membantu para petani. Caranya dengan menggerakkan para ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk membeli berbagai komoditas hasil panen para petani dengan harga yang lebih baik.
"Khususnya pada saat harga panen di tingkat petani anjlok," ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Semarang. Pemprov, katanya, senantiasa memberikan dukungan agar petani tidak mengalami kerugian akibat jatuhnya harga hasil panen.
Selain menggerakkan para ASN untuk membeli hasil panen petani, pemprov juga mengupayakan pola distribusi yang lebih berimbang. Saat satu wilayah melimpah dengan hasil panen, maka sebagian hasil panen bisa dikirimkan ke wilayah lainnya yang hasil panennya relatif sedikit.
Pasalnya, komoditas panen yang melimpah juga berpotensi menurunkan harga jual di tingkat petani, hingga pola distribusi seimbang harus dilakukan. Artinya, komoditas hasil panen yang melimpah tidak harus diserap sendiri, tetapi juga diserap di tempat lain yang memang masih membutuhkan.
Mengutip apa yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka, penyumbang produksi bawang merah ada di Kabupaten Brebes. Lumbung padi ada di Kabupaten Sragen dan beberapa kabupaten yang lain.
Semuanya bisa disinergikan dengan mengatur pola distribusinya. "Kita harus melihat, daerah mana nih yang membutuhkan, sehingga, petani tidak akan dirugikan karena produksi yang melimpah karena ada panen raya," tegas wagub.
Seperti yang terungkap dalam rakor pangan tingkat Jateng, lanjut Taj Yasin, tren produksi pertanian di Jateng cenderung meningkat. Di 2022, Jateng menghasilkan komoditas padi mencapai 9.579.069 ton, jagung 3.719.441 ton, dan kedelai sebanyak 61.198 ton.
Dengan hasil produksi komoditas pertanian tersebut, Provinsi Jateng telah turut menyumbang stok pangan bagi kebutuhan nasional. Meski sudah menjadi penyumbang stok pangan nasional, wagub berpesan agar tidak membuat lengah.
Sebab, situasi ke depan kian banyak menghadirkan ancaman terkait pangan. Salah satunya adalah bencana alam. Semua pihak harus bergotong royong dan bersinergi, supaya stok pangan tetap stabil dan tidak ada tindakan melawan hukum.
Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka mengatakan, Jateng harus mampu mempertahankan hasil komoditas pertanian yang sudah dicapai selama ini.
Selain itu juga jangan mudah berpuas diri. "Ini perlu kita lakukan, agar Jateng memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujarnya.
Maka peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) penting untuk mengawasi program pembangunan pertanian di daerah.
"Sehingga untuk ketahanan pangan APIP dan APH harus satu komitmen dalam menjaga program pertanian yang bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika