REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Saat menghadiri pembukaan acara Workshop dan Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Amanat Bansional (PAN) di Semarang, Presiden Jokowi memaparkan perubahan dan capaian pembangunan dalam delapan tahun kepemimpinannya.
Di hadapan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, struktural partai di tingkat pusat maupun daerah, Presiden mengungkapkan, selama delapan tahun bekerja sudah banyak perubahan yang sudah dilakukan.
"Maka, ke depan harus kita lanjutkan, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan," ungkap Presiden saat memberikan sambutan dalam acara pembkaan Workshop dan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Padma, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad (26/2/2023).
Dulu, kata Jokowi, pembangunan selalu Jawa sentris, dimana infrastruktur dibangun hampir 70 persen selalu di Jawa. Sekarang telah paradigma tersebut telah bergeser menjadi Indonesia sentris, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Contoh pembangunan infrastruktur fisik, yang sudah menghabiskan angaran Rp 3.309 triliun. Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol dan bandara yang sudah siap di luar Jawa yang dihubungkan dengan kawasan industri, perkebunan, kawasan pertanian, dan pariwisata.
"Jika dahulu investasi selalu 70-30 di Jawa, sekarang sudah bergeser 53 persen di luar Jawa, bukan Jawa lagi," jelas Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 282 juta jiwa hidup di 17 ribu pulau. "Kok yang dikerjakan Jawa Terus. yang 16.999 pulau diapakan?" katanya.
Yang kedua, lanjut Jokowi, paradigma juga bergeser dari kota sentris menjadi desa sentris. "Apa buktinya, sampai saat ini dari 74.880 desa yang ada di negara ini telah digelontorkan Rp 470 triliun Dana Desa. Ini merupakan komitmen menggeser dari kota sentris ke desa sentris, sehingga jalan- jalan produksi di desa semua terbangun, meskipun belum selesai," katanya.
Ketiga, yang ingin digeser adalah ekspor bahan mentah negara yang akan digeser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi atau hilirisasi. Meskipun risikonya banyak dimusuhi negara-negara lain karena Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah.
Indonesia telah menghentikan ekspor nikel di 2020 yang kemudian digugat oleh Uni Eropa dan pada tahun kemarin atas gugatan itu Indonesi kalah. "Tetapi kita jangan mundur, kalau kita mundur dan lalu mengekspor kembali, sampai kapan pun negara ini tidak akan menjadi negara maju," katas Presiden.
Nikel, lanjut Presiden, sebelum ekspornya disetop, nilai ekspornya hanya di angka Rp 17 triliun. Sekarang setelah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi, nilai ekspornya sudah di angka Rp 450 triliun.
Dari sinilah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak dan lain- lain sebagai penerimaan negara.
Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa, bisa menganggarkan bantuan sosial. "Jadi dampak hilirisasi sangat luar biasa sekali, kalau semua kekayaan sumber daya alam bisa dihilirisasi manfaatnya besar sekali bangsa ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika