REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Jaga Warga di DIY bakal dioptimalkan untuk mengamankan Pemilu 2024 nanti. Hal ini mengingat adanya potensi konflik yang dapat terjadi selama proses pemilu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad mengatakan, Pemilu 2024 diperkirakan akan dilakukan dua kali di DIY yakni pada 14 Februari untuk pemilu presiden dan pada 27 November untuk kepada daerah. Diperkirakan, potensi konflik dapat terjadi mulai Februari hingga September atau Oktober 2024.
"Di sinilah peran dari Satlinmas dan Jaga Warga supaya konflik-konflik internal yang ada di lingkungan masing-masing tidak terjadi. Konstelasi politik boleh memanas, tetapi kita di Yogyakarta harus tetap adem," kata Noviar.
Ia menyebut, pihaknya juga sudah melakukan pembinaan terhadap Satlinmas sejak Januari 2023 lalu dan akan berakhir pada Maret 2023 ini. Sedangkan, untuk pembekalan kepada Jaga Warga baru akan dilakukan mulai April hingga November 2023 nanti.
Satlinmas pada saat Pemilu 2024 bertugas melakukan pengamanan di lingkungan TPS, KPPS, hingga tingkat KPU. Sedangkan, untuk Jaga Warga bertugas ikut menyelesaikan konflik-konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat.
"Ketugasan (untuk Satlinmas) ini tentu melakukan pengamanan di kotak suara, sehingga memang teman-teman dari Satlinmas ini harus dibekali terkait dengan ketugasannya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, masyarakat Indonesia pada umumnya sudah terbiasa dengan kondisi dan mengikuti penyelenggaraan pemilu. Meski begitu, tantangan pemilu paling besar yakni bagaimana masyarakat mengedepankan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.
"Biasanya justru mengutamakan kepentingan pribadi yang lebih banyak, padahal justru hal itu yang bikin berantem, menimbulkan konflik," kata Eko.
Ia menegaskan, DIY dengan segala atribut kebudayaan dan pendidikannya, seharusnya mampu menjadikan masyarakatnya dewasa dalam berpolitik. Namun hal ini seakan menjadi paradoks, yang mana di satu sisi DIY dikenal sebagai Kota Budaya dan Kota Pendidikan, namun di sisi lain konflik pemilu juga terjadi di Yogyakarta.
Untuk itu, ia berharap agar Satlinmas dan Jaga Warga bisa mengamankan dan menyelesaikan konflik-konflik yang berpotensi terjadi selama pemilu. Bahkan, katanya, Satpol PP juga bisa membantu untuk melakukan penegakan aturan pemilu.
"Saya berharap Satlinmas dan Jaga Warga bisa ikut mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia ini tidak datang gratis dari langit, bahwa pendiri bangsa ini serius mendirikan bangsa ini dengan sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan. Ke depan, Satpol PP bisa membantu Bawaslu dalam penegakan aturan pemilu,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
