REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Acara perpisahan atau wisuda sekolah jenjang pendidikan TK, SD, SMP, hingga SMA menjadi perdebatan di masyarakat belakangan ini. Bahkan, banyak wisuda sekolah tersebut diselenggarakan dengan meriah.

Tidak sedikit yang menganggap wisuda seharusnya hanya untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Bahkan, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa wisuda pelajar TK, SD, SMP, maupun SMA tidak masalah dilakukan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dody Hartanto mengatakan, tidak mempermasalahkan adanya wisuda sekolah. Meski begitu, ia menekankan agar prosesinya tidak keluar dari esensi wisuda itu sendiri.

"Saya pikir yang perlu kita sepakati bersama di masyarakat kita adalah sebenarnya esensi dari wisuda itu apa? Apakah prosesi senang-senangnya ataukah ada prosesi lain yang kemudian itu menjadi bagian yang harus kita bangun. Misalnya wisuda itu dipergunakan juga sebagai bagian dari membangun (siswa)," kata Dody kepada Republika, Kamis (15/6/2023).

Dody menyebut, kegiatan wisuda sekolah juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk untuk memotivasi terhadap siswa untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tata kelola kegiatan wisuda pun menjadi penting, sehingga kegiatannya dapat bermanfaat.

"Esensi bersamanya apakah wisuda itu harus berbasis budaya ataukah wisuda itu sebagai bekal untuk menuju tahap selanjutnya? Itu yang saya pikir harus diubah mindset-nya tentang inti dari kegiatan wisuda. Karena selama ini banyak prosesi wisuda hanya sekadar pengesahan, senang, senang-senang, kan begitu, itu yang perlu kita kritisi di masyarakat kita," jelas dia.

Dody pun mencermati kegiatan wisuda yang digelar dengan meriah, bahkan hingga menghadirkan musisi berbayar mahal. Menurutnya, hal ini yang membuat esensi dari wisuda itu sendiri hilang.

Bahkan, hal tersebut juga menjadikan biaya wisuda lebih tinggi dan akhirnya membebani orang tua siswa. Belum lagi dresscode hingga hal-hal lain yang membuat biaya wisuda sekolah ini makin tinggi.

"Selama ini yang menjadi permasalahan kan pembiayaan, tingginya pembiayaan ini yang harus menjadi pembicaraan bersama. Misalnya pembelian toga, dresscode, belum lagi tetek bengek yang saya pikir secara tata kelola masih bisa diatur, tidak harus sewa gedung, bisa memanfaatkan lahan di sekolah," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika