REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN—Pengurus forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Semarang diminta menggerakkan peran perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang dalam membantu menyelesaikan persoalan stunting.
Pasalnya penanganan dan upaya untuk menekan angka gagal tumbuh kembang pada anak tersebut masih menjadi prioritas kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam rangka pengentaskan problem stunting.
Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha menghargai partisipasi sejumlah pimpinan perusahaan swasta di Kabupaten Semarang, yang telah tergerak untuk membantu menyelesaikan problem – problem kemasyarakatan di daerahnya.
Agar peran swasta ini lebih efektif, maka dibentuklah forum pelaksana TJSLP Kabupaten Semarang, dengan harapan peran serta peusahaan swasta yang ada di daerahnya dalam membantu Pemerintah daerah semakin masif dan terkoordinasi dengan baik.
“Salah satunya adalah penurunan angka stanting yang saat ini menjadi priotitas di kabupaten Semarang,” kata bupati, saat mengukuhkan forum pelaksana TJSLP Kabupaten Semarang periode 2023- 2027, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Selasa (8/8).
Bupati ingin, partisipasi perusahaan swasta dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana TJSLP (yang mengakomodasi perwakilan perusahaan swasta) agar dapat dikelola dan disalurkan selaras dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Semarang.
“Kita harapkan perusahaan swasta yang berpartisipsi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar dilaporkan ke forum agar dapat dijadikan bahan evaluasi serta memastikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan Masyarakat,” katanya.
Saat ini, lanjut Ngesti, Pemkab Semarang menjadikan menempatkan program penurunan angka stunting sebagai prioritas untuk menuju Kabupaten Semarang ‘zero’ stunting. Oleh karena itu, sebagian dana sosial swasta juga digunakan untuk mendukung upaya percepatan program.
Pihak swasta juga diimbau tidak ragu mengalokasikan dana sosial itu terutama kepada warga di sekitar kegiatan perusahaannya. “Timbal baliknya, Pemkab Semarang telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung iklim investasi yang baik,” ungkap Ngesti.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengingatkan pihak swasta juga ikut bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.
Menurut dia, kebersamaan semua pihak menjadi sangat penting guna membantu kelancaraan Pembangunan daerah. “Tak terkecuali dalam mendukung program - program Pemkab Semarang untuk menyelesaikan problem di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Suratno menjelaskan selama ini telah disalurkan bantuan sosial bernilai ratusan juta rupiah dari berbagai perusahaan swasta di kabupaten Semarang.
Bantuan pihak swasta tersebut di antaranya dimanfaatkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sembako, permodalan maupun pelatihan bagi calon tenaga kerja serta untuk mendukung program - program kesehatan.
Penyaluran bantuan sosial ini dari perusahaan - perusahaan swasta ini akan semakin terkoordinir lebih baik dengan adanya forum TJSLP. “Sehingga bantuan tidak berjalan sendiri- sendiri dan tetap linier dengan program daerah,” katanya.
Forum Pelaksana TJSLP diketuai oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto. Kepengurusan organisasi diisi oleh pimpinan perangkat daerah terkait, pimpinan perusahaan swasta, BUMN dan juga BUMD
Ikuti Whatsapp Channel Republika
