REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikora) DIY menilai bahwa dihapuskannya kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah kemunduran. Hal ini disampaikan Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menyusul Presiden Joko Widodo yang tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan zonasi tersebut.
"Kalau (sistem zonasi dalam PPDB) itu tidak ada kan kemunduran, kemunduran seperti 40 tahun lalu ketika saya masih sekolah," kata Didik saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).
Didik menyebut bahwa sistem zonasi ini diperlukan sebagai salah satu alat seleksi dalam proses PPDB. Jika sistem ini dihapus, maka tidak ada alat seleksi yang terstandar, sehingga sekolah harus melakukan seleksi secara mandiri.
"Ini kan berarti kita kembali ke 40 tahun yang lalu," ungkap Didik.
Menurutnya, perlu dilakukan kajian yang mendalam jika sistem zonasi dalam PPDB ini memang akan dihapus. Selain itu, Didik juga menekankan bahwa perlu adanya satu alat seleksi yang terukur dan terstandar jika nantinya sistem zonasi dalam PPDB dihapus.
"Saya kira perlu kajian mendalam, juga perlu adanya satu alat ukur yang terstandar. Kalau dulu kita ada UN (ujian nasional), sekarang dampaknya nanti (kalau sistem zonasi dihapus) anak-anak ini akan mengelompok lagi, seperti dulu lagi," ucapnya.
Meski begitu, Didik mengaku bahwa pihaknya masih menunggu lebih lanjut terkait wacana penghapusan ssitem zonasi dalam PPDB ini. Pasalnya, saat ini belum dipastikan dari pemerintah pusat akan menghapus sistem zonasi dalam proses PPDB.
"Kita menunggu kebijakan kalau ada Peraturan Presiden. PPDB zonasi nanti kemudian modelnya mau seperti apa kan kita menunggu, nanti daerah menyesuaikan," kata Didik.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, sistem PPDB akan dicek secara mendalam terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya menyusul ditemukannya banyak permasalahan.
"Dipertimbangkan (dihapus) akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
