REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karena menyangkut keselamatan terhadap banyak orang dalam bidang transportasi darat di Indonesia, tentunya sangat penting bagi pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memahami bahayanya paham dan tindakan aksi terorisme. Hal ini agar kejadian terduga terorisme oknum pegawai PT KAI berinisial DE yang ditangkap aparat Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri tidak terulang kembali di tubuh PT KAI.
"Perlu diketahui bahwa PT Kereta Api ini menangani transportasi lho, kalau mereka yang terpapar itu menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena (kereta api) ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, karena ini bukan delman. Tapi Kereta Api,” kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Prof Irfan Idris saat diundang menjadi narasumber pada acara 'Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)' di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023).
Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.
Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini juga perlu bersyukur karena di pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengadakan kereta api cepat yang dapat menghemat waktu tempuh perjalanan.
"Nah kalau dari insan PT Kereta Apinya sendiri tidak tinggi imunitasnya (dari paham terorisme) bisa hancur kita. Berbahaya sekali karena (terorisme) ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Bisa membahayakan orang banyak,” katanya.
Dirinya juga mengapresiasi aparat keamanan dari Densus 88/AT Polri yang dalam acara tersebut juga diundang untuk memaparkan mengenai perkembangan kasus terorisme yang menjerat pegawai PT KAI. Karena apa yang disampaikan Kasatgaswil DKI Jakarta Densus 88/AT, Kombes Pol Dani juga mengatakan bahwa insan kereta api lainnya juga sangat terbuka dan sangat kooperatif dalam menyampaikan.
"Tidak perlu disampaikan siapa nama-nama pegawai itu. Jadi itu oknumnya, jangan disalahkan PT Kereta Apinya, karena dia sudah lama terpapar. Jadi DE ini belum menjadi pegawai KAI, saat dia masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok teroris)," kata Prof Irfan.
Hal itu menurut Prof Irfan memang perlunya verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai PT KAI ini sendiri agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.
"Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Pak Kyai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir di sini sangat memahami tentang akar radikalisme," kata Prof Irfan.
Untuk itu Prof Irfan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran PT KAI dalam membuat acara Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air ini agar hal tersebut tidak terjadi ataupun terulang di jajaran BUMN ataupun instansi Lembaga negara lainnya.
"Saya kira BUMN-BUMN yang lain harus mencontoh perkeretaapian atau insan kereta api. Ini wake up call, tindakan amputasi yang dilakukan pimpinan (KAI) agar (paham terorisme) ini jangan menyebar. Karena (virus radikalisme) ini tidak kelihatan. Inilah Perlunya kita menguatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Karena cinta tanah air bagian dari iman," ujar mantan Direktur Deradikalisasi BNPT ini.
Dirinya sangat mengapresiasi jajaran Direksi PT KAI yang sudah menegaskan kepada para pimpinan di setiap setiap Daop maupun Divre untuk terus memantau pegawainya Untuk itu dirinya juga berharap PT KAI ini ke depannya bisa menyeleksi pegawai pegawainya lebih ketat lagi bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah di dalam PT KAI itu sendiri.
"Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita mengupdate instrumen itu dan secara berkala dilakukan. Jajaran direksi memantau, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan . Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari Profesor aja juga ada yang terpapar," katanya mengakhiri.
Dalam kesempatan tersebut Komisaris Utama PT KAI, Prof Said Aqil Siradj mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh aparat Densus 88/AT Polri dalam kasus terorisme ini. "Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian," ujar Prof Said Aqil.
Untuk itu ke depannya dirinya meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga isntansi pemerintah lainnya untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme. Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air juga harus terus dilakukan perusahaan -perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut
"Tentunya harus terus menerus seperti ini, tidak cukup hanya sekali. Dan tidak cukup hanya di pusat tetapi harus di setiap Daop atau Divisi Regional, dan harus juga di setiap BUMN. Termasuk juga di kementerian-kementerian. Bisa kita lihat lah saya berani bertanggung jawab ngomong seperti ini. Di Telkom, PLN, Pertamina, Direktorat Jenderal Pajak itu banyak sekali (yang terpapar)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika