REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sejatinya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presidennya.
Dalam siaran pers Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Anies menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 untuk menyampaikan keinginannya itu.
"Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY'," kata Teuku.
Kemudian, sambung Teuku, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai cawapresnya pada 14 Juni 2023. Nama AHY pun telah disampaikan kepada para ketum dan majelis tertinggi partai koalisi.
"Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh (Ketum NasDem), Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS) dan Ahmad Syaikhu (Presiden PKS), serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," ujarnya.
Menurut Anies, kata Teuku, para pimpinan partai politik itu tidak ada penolakan. Anies pun, sambung dia, menyampaikan beberapa alasan mengapa memilih AHY sebagai cawapres.
Alasan tersebut adalah karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP. AHY juga dinilai Anies memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meski ketika itu Demokrat terancam diambil alih Moeldoko melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," kata Teuku.
Setelah penetapan cawapres, jajaran KPP utamanya PKS, Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.
"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud," kata Sekjen Demokrat itu.
Teuku mengatakan alasan urungnya dilaksanakan deklarasi diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata dia.
Tim 8 kemudian sepakat bahwa waktu deklarasi menjadi hal yang esensial. Lalu, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada para elite KPP.
Teuku menjelaskan komunikasi terkait waktu deklarasi kepada Ketua Umum Partai NasDem dilakukan pada Kamis, 24 Agustus 2023; kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat, 25 Agustus 2023; dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS pada Sabtu, 26 Agustus 2023.
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," paparnya.
Pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, sambung Teuku, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Anies dan Tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi.
"Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," kata Teuku.
Namun, di tengah finalisasi partai koalisi itu, Teuku mengatakan terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan, yakni adanya kesepakatan yang dinilai diputus secara sepihak terkait kerja sama NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
