REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyebut belum ada laporan terkait kekeringan di sektor pertanian. Hal ini disampaikan Manajer Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, Lilik Andi Aryanto, meski tiga kabupaten di DIY saat ini yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terdampak kekeringan.
"Sektor pertanian sampai saat ini tidak ada laporan kekeringan," kata Lilik kepada Republika, Rabu (6/9/2023). Meski belum ada laporan adanya kekeringan di sektor pertanian, masyarakat diminta untuk tetap waspada.
Terlebih di daerah yang terdampak kekeringan. Lilik menuturkan, untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, dilakukan pendampingan terkait pola tanam yang sesuai dengan kondisi saat ini oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.
"Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/DPKP) DIY telah melakukan pendampingan pola tanam yang sesuai," ungkap Lilik.
Untuk itu, warga khususnya petani diharapkan mengikuti saran dari pendampingan yang dilakukan. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, yang mana musim kemarau tahun ini lebih kering dari tahun sebelumnya.
"Mohon untuk mengikuti saran dari petugas penyuluh lapangan untuk menanam jenis tanaman yang tepat," tegasnya.
Lilik menuturkan, saat ini hanya dua kabupaten di DIY yang berstatus siaga darurat kekeringan yakni Bantul dan Gunungkidul. Sedangkan, Kulonprogo belum berstatus siaga darurat meski sudah terdampak kekeringan.
Dijelaskan, di Bantul ada lima kecamatan dengan delapan kelurahan yang terdampak kekeringan saat ini. Sedangkan, di Gunungkidul ada enam kecamatan dengan total 19 kelurahan yang terdampak kekeringan.
"Di Kulonprogo ada delapan kelurahan di lima kapanewon (kecamatan) yang terdampak kekeringan," kata Lilik.
Di daerah-daerah yang terdampak kekeringan tersebut juga sudah dilakukan dropping air. Meski, dari masing-masing kabupaten yang terdampak kekeringan juga telah menyiapkan anggaran sendiri untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih.
"Dari masing-masing kabupaten telah menyiapkan anggaran droping air. Apabila anggaran rutin telah habis, maka akan menggunakan dana BTT (belanja tidak terduga)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
