Klarifikasi Kepala BNPT
Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel kemudian mengklarifikasi usulannya tersebut dan mengatakan bahwa upaya ini diusulkan dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah. Menanggapi itu, Haedar menilai hal tersebut justru hanya akan memunculkan masalah baru.
"Pengawasan oleh masyarakat itu justru ketika di endorse negara akan menjadi masalah baru, akan membuka potensi konflik antar golongan antar masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat itu sudah punya mekanisme sosial untuk saling kontrol satu sama lain. Namun ketika itu di-endorse oleh pemerintah maka hal itu berpotensi menciptakan konflik horizontal.
"Jadi disinilah pentingnya kearifan kecerdasan dan tanggung jawab lebih luas baik BNPT maupun instansi pemerintahan, lebih-lebih mau pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
