REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Indonesia segera menyongsong pesta demokrasi atau Pemilu 2024 .Banyak pihak menilai generasi muda memiliki peran penting untuk turut andil dalam menyukseskan pemilu.
Dirgen Intelkam Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan, kondisi demografi Indonesia saat ini memiliki banyak kerawanan, bahkan bisa memunculkan perpecahan. Banyak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin.
"Hal ini bisa dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh sederet oknum," katanya dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Cangkir Opini.
Di balik meriahnya pesta demokrasi, kata dia, masih banyak paradoks yang kembali terulang. Banyak ketimpangan dan kecurangan yang mungkin dapat terjadi.
Menurut dia, demokrasi Indonesia saat ini sedang berada pada mode liberal. Artinya, peran serta masyarakat dalam pertumbuhan bangsa semakin menguat. Namun hal ini juga dapat membawa dampak negatif seperti disintegrasi politik maupun kebebasan yang terlalu kebablasan.
Hal yang pasti banyak yang harus diwaspadai dan disiapkan. Sebab, masih ada potensi infiltrasi peran asing dan pemilu yang ditumpangi dengan agenda yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian juga termasuk penyalahgunaan anggaran pemilu.
Ketua LHKP PWM Jatim, Muhammad Mirdasy mengatakan, hal ini terjadi juga karena turunnya peran generasi muda di dunia politik. Banyak anak muda yang memilih untuk acuh tak acuh dan netral untuk andil dalam penyelenggaraan pemilu.
Padahal mahasiswa sebenarnya memiliki peran tinggi untuk menggandeng dan mengajak masyarakat lain. Menurutnya, pemuda harus bisa memberikan sumbangsih agar keberhasilan dan kejujuran dalam pemilu dapat terjaga.
Apalagi saat ini milenial berada pada porsi yang cukup tinggi, yakni 69 persen hak pilih dalam pemilu. "Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu konflik bahkan kecurangan dari berbagai pihak bisa muncul," jelas dia.
Ia juga memberikan sederet kriteria pemilu yang berkualitas, yakni regulasi yang jelas. Kemudian peserta pemilu yang kompeten dan pemilih yang cerdas, birokrasi netral. Selain itu, juga penyelenggara pemilu yang berintegrasi.
Sementara itu, Rektor UMM Prof Fauzan berharap dialog ini mampu menambah wawasan, baik secara individual maupun institusional. Apalagi Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kemampuan dan langkah persiapan untuk anak-anak muda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
