REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sebanyak 185 warga berpenghasilan rendah di Kota Malang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan ketersediaan rumah layak huni. Bantuan ini bertujuan menyediakan dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan, program ini termasuk komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama berupaya untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni.
Menurut dia, pemberian bantuan sosial ini tengah menjadi perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat. Karenanya, ia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot ) Malang berupaya mengelola bantuan yang ada. "Sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh wilayah," ungkapnya.
Sebagai informasi, bantuan sosial bedah rumah dari Pemkot Malang ini tersebar di 26 kelurahan di lima kecamatan. Dengan rincian 40 penerima di Kecamatan Klojen, 30 penerima di Kecamatan Blimbing, dan 80 penerima di Kecamatan Sukun.
Kemudian 12 penerima di Kecamatan Kedungkandang, serta 23 penerima di Kecamatan Lowokwaru. Ia tidak menampik bangunan tersebut tidak bisa langsung dibangun. Sebab, prosesnya cukup panjang yang mana harus diteliti dulu dan seterusnya.
Hal ini termasuk perihal kebutuhan, kesiapan administrasi, dan lain-lain. Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto menjelaskan, bantuan bedah rumah ini berasal dari APBD Kota Malang 2023.
Setiap penerima manfaat akan mendapat nilai bantuan sebesar Rp 20 juta. Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk material sedangkan Rp 2,5 juta untuk tukang.
Untuk penerima manfaat sudah dibuatkan rekening bank sehingga pencairannya dapat langsung ditransfer. "Jadi tidak ada transaksi tunai sama sekali, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana," katanya.
Ia juga menjelaskan, pelaksanaan bedah rumah ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Sejauh ini, program tersebut telah terlaksana sejak 1 September lalu. Adapun target pekerjaannya, satu rumah dikerjakan sekitar dua sampai tiga pekan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
