Senin 09 Oct 2023 09:44 WIB

BPH Migas Percepat Program BBM Satu Harga di Maluku dan Papua

Program BBM Satu Harga memiliki target sebanyak 89 penyalur di 2023.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Yusuf Assidiq
Petugas melayani warga mengisi BBM di salah satu SPBU (ilustrasi)
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas melayani warga mengisi BBM di salah satu SPBU (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga Tahun 2023-2024 untuk Wilayah Maluku dan Papua, di Ambon, Maluku, Kamis (5/10/2023). BBM Satu Harga merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.

Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menyampaikan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BPH Migas kepada 36 bupati perihal percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Ia juga menjelaskan pertemuan ini bertujuan memfasilitasi percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga di beberapa lokasi.

“Dalam mempercepat pembangunan penyalur BBM Satu Harga ini pemerintah daerah turut serta memecahkan permasalahan dan mencari solusi yang tepat dan bijak serta ada tata waktu yang disepakati bersama dalam merencanakan percepatan tersebut," ujar Sentot, Ahad (8/10/2023).

Tenaga Ahli Menteri Bidang Tata Kelola Hilir Migas, Mulyono menambahkan, program BBM Satu Harga memiliki target sebanyak 89 penyalur di 2023 dan 71 penyalur pada 2024. Ini sesuai arahan Menteri ESDM untuk dilakukan percepatan pembangunan BBM Satu Harga di 2023.

 

"Pembangunan penyalur BBM Satu Harga memerlukan dukungan para pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha," kata dia.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tenggara Nicodemus Ubro menyampaikan untuk wilayah Kei Besar Selatan Barat dan Kei Besar Utara Timur sudah ada calon mitra dan surat rekomendasi bupati, selanjutnya akan diarahkan kepada calon mitra untuk memulai pengajuan persyaratan dan perizinan.

Kepala Bagian Perekonomian & SDA Maluku Barat Daya Imanuel J Maupala menyampaikan, untuk Kecamatan Masela dan Mdona Hiera belum ada calon mitra. Ini mengingat ada kendala pada akses jalan, sarana fasilitas listrik, dan transportasi darat yang minim.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement