REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Polres Malang menyiapkan langkah untuk mengatasi potensi kerawanan dan gangguan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu 2024. Salah satunya dengan membentuk tim yang siap bertindak.
Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana menekankan, pentingnya menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu potensi kerawanan yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pengamanan pesta demokrasi tersebut.
Selain menyoroti netralitas ASN, pihaknya juga memfokuskan perhatiannya pada berbagai masalah yang bisa mengganggu proses demokrasi.
"Seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), money politics, dan berita hoaks," kata Putu usai memimpin Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024 di halaman Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Selasa (17/10/2023).
Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan deteksi dini dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar di setiap tahapannya.
Sebab itu, Polri bersama dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk menciptakan kondisi aman dan damai selama Pemilu 2024. Untuk menjaga keamanan selama Pemilu 2024, Polres Malang akan menurunkan lebih 1.200 personel gabungan TNI-Polri.
Ribuan personel ditugaskan untuk mengamankan 7.278 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Malang. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan alternatif bantuan pengamanan dari Polda Jawa Timur, termasuk keterlibatan lebih 14 ribu petugas Linmas.
Kapolres Malang menyatakan, situasi kamtibmas menjelang Pemilu 2024 di Kabupaten Malang saat ini relatif masih kondusif. Anggota kepolisian pun terus mengawal jalannya tahapan pemilu untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika