REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite membuat pengusaha Pertashop di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjerit. Banyak dari mereka terpaksa gulung tikar.
Yang bertahan bahkan hanya sanggup untuk membayar cicilan kredit usaha rakyat (KUR). Mereka pun telah menyuarakan keluh kesah mereka terkait hal ini ke Komisi VII DPR RI.
Menurut pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, sejak awal bisinis Pertashop memang ia nilai kurang menguntungkan. Hal ini karena Pertashop hanya bisa menjual BBM non subsidi Pertamax yang harganya ditentukan mekanisme pasar.
"Pada saat sekarang harganya naik lagi, tentu saja rugi terus,"ujar Fahmy kepada Republika, Kamis (19/10/2023).
Penempatan Pertashop di wilayah perdesaan juga menjadi salah satu kekurangan besar bisnis penjualan Pertamax ini. Seperti yang diketahui, konsumen Pertamax justru lebih banyak di daerah perkotaan.
Sebelum harganya naik drastis, mungkin masyarakat perdesaan masih mau membeli Pertamax. Ketika harganya melonjak, konsumen tentu akan lebih memilih BBM bersubsidi jenis Pertalite.
"Saat ini harga Pertamax meningkat cukup tinggi dan kenaikan harga Pertamax akan menyulut migrasi konsumen Pertamax ke pertalite. Ini semakin mengurangi konsumen Pertashop," ujarnya.
Apalagi pengawasan BBM bersubsidi yang masih kurang, menimbulkan banyaknya pengecer Pertalite yang kemungkinan mendapatkannya secara ilegal.
Oleh karena itu, Fahmy menilai, jika Pertamina tidak mengambil langkah tepat, pengusaha Pertashop yang merupakan kelompok UMKM bisa semakin banyak yang harus gulung tikar.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan yakni dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dan biosolar. Dengan menjual dua BBM bersubsidi ini, menurutnya akan dapat meningkatkan omzet Pertashop.
Tentunya harga yang didapatkan Pertashop akan jauh lebih kompetitif dengan pengecer Pertalite yang biasanya menjual dengan ukuran kurang dari satu liter.
"Pertalite dan solar saya kira cukup bisa menyelamatkan Pertashop dari kebangkrutan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng dan DIY, Sadewo berharap agar pemerintah memenuhi usulan mereka yang disampaikan melalui Komisi VII DPR RI pada Juli lalu.
Mereka berharap dapat menjual Pertalite hingga elpiji tiga kg agar mampu bersaing dengan pengecer lainnya. Apalagi saat ini dari sekitar 420 pengusaha Pertashop yang bergabung paguyuban, hanya sekitar 200 lebih yang masih bisa bertahan.
"Karena kebanyakan pengusaha Pertashop ini kan ambil KUR (kredit usaha rakyat), sekarang mereka nggak untung, tetap buka yang penting bisa bayar cicilan," ungkap Sadewo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
