Rabu 25 Oct 2023 06:15 WIB

Sultan HB X Sebut Pengaturan Pola Tanam Jadi Alternatif Pengendali Inflasi 

DIY berhadapan dengan beberapa risiko peningkatan tekanan inflasi hingga akhir tahun.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).
Foto: Republika/Silvy Dian Setiawan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengatakan bahwa diperlukan langkah strategis dalam pengendalian inflasi pangan. Langkah strategis ini dengan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, perbaikan struktur pasar, dan intervensi yang adil, baik bagi produsen maupun konsumen. 

Selain itu, juga dikatakan bahwa implementasi pengaturan pola tanam bahan pangan pokok yang memiliki harga jual relatif mahal dalam rangka dukung kepentingan industrialisasi juga menjadi salah satu dari strategi tersebut. Bahkan, Sultan menegaskan bahwa pengaturan pola tanam ini bisa menjadi alternatif pengendali inflasi, khususnya di DIY. 

Hal tersebut dikatakan Sultan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Selasa (24/10/2023). Rakorda bertema ‘Sinergi dan Koordinasi dalam Mitigasi Risiko Inflasi Pangan’ ini turut diikuti pemerintah di masing-masing kabupaten/kota se-DIY hingga TIPD kabupaten/kota.

"Kita bisa mengatur pola tanam pada bahan pangan pokok bernilai ekonomi tinggi, entah itu cabai rawit, cabai keriting, brambang (bawang), beras, dan sebagainya. Produk-produk itu bagian dari produk industri. Dulu memang bukan bagian industri, tapi sekarang kan bisa jadi bahan produk industri. Harapan saya, yang panen itu secara teknis nanti bisa kita hitung, sehingga stok itu selalu ada, bisa diatur," kata Sultan. 

 

Sultan juga menegaskan bahwa TPID DIY dan TPID masing-masing kabupaten/kota harus bersinergi dan berdialog dengan petani terkait rencana pengaturan pola tanam tersebut. Demikian pula, dengan mengubah mindset masyarakat sebagai bagian penyedia pangan, bukan hanya sebagai masyarakat agraris yang bertani untuk memenuhi kebutuhan stok pangan seperti zaman dahulu.

Terkait inflasi, Sultan menyebut bahwa pada September 2023 ini inflasi menunjukkan penurunan menjadi 3,30 persen yoy berdasarkan data BPS. Secara tahunan, angka tersebut turun drastis dari September 2022 lalu yakni 6,81 persen yoy. 

"Kita berhasil kembali ke target sasaran inflasi nasional. Keberhasilan ini tak terlepas dari sinergi dan kolaborasi kita, terutama dalam mengantisipasi peningkatan inflasi pada momen penting seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momen khusus lainnya," ucap Sultan. 

"Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2023 adalah hasil dari kerja keras bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dan program-program terarah dari seluruh komponen TPID,” katanya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa proyeksi inflasi DIY untuk tahun 2023 memiliki rentang target 2-4 persen. Proyeksi ini, menurut Sultan, sejalan dengan terjaganya inflasi kumulatif hingga September 2023. 

Meskipun begitu, DIY tetap berhadapan dengan beberapa risiko peningkatan tekanan inflasi hingga akhir tahun 2023. Termasuk permintaan tinggi di akhir tahun, keterbatasan pasokan bahan pangan akibat El Nino, dan kenaikan harga pangan dunia akibat proteksionisme.

Menghadapi risiko tersebut, Sultan menyebut, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, yakni optimalisasi anggaran pemerintah daerah di seluruh DIY untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap kenaikan harga melalui prioritas belanja untuk antisipasi. 

Kedua, digelarnya pasar murah dan operasi pasar yang dilakukan secara tepat, dengan mempertimbangkan lokasi, subsidi, durasi, dan manfaat. Ketiga, lanjut Sultan, neraca pangan perlu dibangun secara perinci dari kabupaten/kota dan diinformasikan secara terbuka. 

"Data ini sangat penting sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi ke depan," kata Sultan. 

Upaya keempat, yakni mendorong optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa, serta penggunaan teknologi guna meningkatkan produksi pertanian mengingat hubungan positif antara perkembangan inflasi dan sektor pariwisata. Upaya kelima, yakni komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya stabilisasi inflasi dengan melakukan penguatan infrastruktur dan rantai pasok, untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilisasi harga dan pasokan.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, mengatakan TPID DIY melakukan beberapa inisiatif dalam kerangka keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif (4K). Inisiatif tersebut seperti operasi pasar, stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), dan gerakan pangan murah untuk di sisi hilir. 

Pelaksanaan tersebut, menurut Beny, melibatkan BUMN dan swasta yang ditujukan sebagai upaya stabilisasi harga dan pasokan hingga ke tingkat masyarakat, serta untuk menahan dan menjaga dinamika harga yang berkembang. Selain itu, optimalisasi Kios Segoro Amarto juga dilakukan yang ditujukan sebagai penyeimbang harga dan pasokan di pasar. 

Melalui Kios Segoro Amarto ini diharapkan mendukung stabilitas harga di pasar, terutama para pedagang agar tidak menjual komoditas dengan harga yang terlalu tinggi. Sementara, di sisi hulu dilakukan pendampingan dan fasilitasi petani untuk peningkatan produksi, Sekolah Lapang Good Agriculture Practice komoditas bawang merah ke kelompok tani dan cabai merah ke gapoktan. 

Termasuk melakukan business matching antara klaster-klaster pertanian dan pasar tradisional, inovasi agro electrifying pada komoditas hortikultura, serta melakukan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.

“Langkah-langkah tersebut di atas dilakukan TPID DIY dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di daerah. Inflasi yang stabil yang terkendali tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di DIY,” kata Beny.

Sementara itu, guna menjaga stabilitas harga pangan, Beny menuturkan bahwa Pemda DIY dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan, lanjutnya, diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para produsen ataupun konsumen.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement