REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan tanggapan terkait pernyataan yang baru-baru ini dilontarkan oleh

Mantan =rektor UGM periode 2002-2007, Prof. Sofian Effendi, mengklarifikasi dan menarik seluruh pernyataannya terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi. Pernyataan Sofian tentang keabsahan ijazah Jokowi menimbulkan kegaduhan.

"Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut," ucapnya dalam sebuah siaran langsung di kanal YouTube yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

Pernyataan Sofian yang mematik polemik muncul di media sosial dengan judul "Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!". UGM pun langsung memberikan klarifikasi terkait ucapan Sofian.

Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menegaskan pernyataan Sofian tidak sesuai dengan data akademik yang mereka miliki. UGM menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring Sofian Effendi untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar.

Menurut Andi, pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Sofian Effendi secara pribadi. "Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan pendapat yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi," katanya, Jumat (18/7/2025).

Andi menyampaikan UGM tetap berpegang pada informasi resmi yang telah disampaikan melalui siaran pers tanggal 15 April 2025, lalu. Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor induk mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada 5 November 1985.

"Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980," ucapnya.

UGM juga menegaskan mereka tidak terlibat dalam polemik antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dengan Presiden Jokowi. Sebagai institusi pendidikan tinggi, pihaknya akan tunduk pada regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi.

"UGM hanya bersedia menampilkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum," ungkapnya.

Pernyataan Sofian Effendi

Ikuti Whatsapp Channel Republika