REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Operasi pasar diintensifkan di Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan inflasi. Termasuk digelarnya pasar murah hingga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) oleh Pemerintah Kota (Pemkot).
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan, setidaknya sudah dilakukan 119 kali operasi pasar, pasar murah, dan SPHP di Kota Yogyakarta selama 2023 ini. Jumlah tersebut dikatakan paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY.
Singgih menuturkan, kegiatan itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka mengendalikan inflasi di Yogyakarta. Termasuk upaya pengendalian harga melalui Kios Segoro Amarto dan kelancaran pasokan komoditas pangan.
"Kita operasi pasar paling tinggi. Ada 119 kali operasi pasar. Kita ada operasi pasar setiap hari dengan Kios Segoro Amarto (seperti) yang ada di Beringharjo. Ini menunjukkan komitmen (menjaga stabilitas inflasi)," kata Singgih di sela-sela Rakor TPID DIY di Grand Mercure, Kota Yogyakarta, Selasa (24/10/2023).
Singgih menjelaskan, kegiatan operasi pasar, pasar murah, hingga SPHP dilakukan bersama Bulog Yogyakarta. Salah satunya kegiatan penyaluran beras SPHP ke lima pasar rakyat yakni di Pasar Beringharjo, Kranggan, Demangan, dan Prawirotaman pada 9-13 Oktober 2023.
Pemkot juga akan menambah Kios Segoro Amarto melihat efektivitas keberadaan kios tersebut. Sebab, kata Singgih, Kios Segoro Amarto yang menjual komoditas pangan menjadi kios referensi harga.
Kios Segoro Amarto sudah ada di tiga pasar rakyat Kota Yogyakarta yakni Beringharjo, Kranggan, dan Prawirotaman. “Kita juga menjalin kerja sama antar daerah, dan sudah kita lakukan, yang sudah terlaksana dengan Sleman. Penjajakan sekarang ini proses dengan Bantul dan Kulonprogo, komoditas pangan baik itu beras dan cabai,” ujar Singgih.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga menyebut bahwa inflasi ada tren positif terkait inflasi berdasarkan data dari BPS yang mana inflasi DIY di September menjadi 3,30 persen yoy. Sedangkan, proyeksi inflasi untuk DIY pada 2023 targetnya di rentang 2-4 persen.
“Meskipun demikian, kita tetap berhadapan dengan beberapa risiko peningkatan tekanan inflasi hingga 2023, termasuk permintaan tinggi di akhir tahun. Keterbatasan pasokan bahan pangan akibat el-Nino dan kenaikan harga pangan dunia,” katanya.
Sultan menyebut, guna menghadapi risiko tersebut dilakukan beberapa upaya. Mulai dari optimalisasi anggaran pemda di seluruh DIY untuk mengantisipasi dampak el-Nino terhadap kenaikan harga, termasuk dilaksanakannya pasar murah dan operasi pasar secara tepat.
Selain itu, neraca pangan di DIY perlu dibangun secara rinci dari masing-masing kabupaten/kota se-DIY. Termasuk komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya stabilisasi inflasi, salah satunya mewujudkan kerja sama antar daerah, dan intra provinsi dalam menjaga ketahanan komoditas pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
