REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan keseriusannya terus mendorong Jatim menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia. Menurut dia, upaya yang dilakukan juga selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal global pada 2024.
"Insya Allah kita terus meningkatkan kontribusi dari seluruh industri halal di Jatim termasuk di dalamnya adalah industri kecil dan menengah," kata Khofifah, Rabu (25/10/2023).
Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerbitan 188.135 sertifikat halal bagi pelaku usaha sejak September 2021 hingga Oktober 2023. Pihaknya juga terus memfasilitasi sertifikasi halal melalui Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH, yang hingga 21 Oktober 2023 ada 156.188 sertifikat yang terbit dari 241.261 pengajuan.
"Percepatan sertifikasi industri halal Jatim harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif, serta secepat mungkin," ujar dia.
Terkait infrastruktur halal, Khofifah mengatakan, saat ini di Jatim terdapat 45 Halal Center, 45 lembaga pendamping proses produk halal, 12.898 petugas pendamping, 33 rumah potong hewan Ruminansia, 44 rumah potong unggas, dan 11 lembaga pemeriksa halal.
Menurutnya, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi dan kosmetik, pariwisata, media dan rekreasi, serta keuangan syariah.
"Peluang pasar halal sangat besar, dan ini tidak hanya menarik negara Muslim saja, tapi juga bagi negara di dunia pada umumnya," katanya.
Selain itu, terang Khofifah, upaya penguatan industri halal di Jatim juga dilakukan dengan membangun jejaring lintas sektor. Seperti perguruan tinggi, ormas Islam serta dunia industri dan dunia kerja.
Hal ini dilakukan untuk sosialisasi produk halal dan pendampingan IKM untuk bisa memperoleh sertifikasi halal. "Pendampingan ini tidak hanya sekadar pendampingan pada saat proses produksi tetapi pendampingan sampai dengan memastikan bahwa sertifikat halal itu sudah bisa terakses oleh pelaku IKM lebih cepat, lebih murah, dan mudah," ujarnya.
Khofifah juga meminta Diseperindag Jatim untuk segera melakukan konsolidasi bersama jajaran BPJPH serta Kementerian Agama terkait peluang pasar. Khususnya kebutuhan unggas yang bisa disuplai pada musim haji mendatang.
"Seluruh rumah potong unggas halal yang ada di Jatim bisa dikonsolidasikan, disinergikan bersama jajaran BPJPH dan Kementrian Agama terkait pemenuhan kebutuhan produk halal, utamanya unggas untuk pasar dunia terutama pada musim haji mendatang," katanya.
Kepala Disperindag Jatim, Iwan mengatakan, demi mewujudkan Jatim sebagai pusat industri halal, pihaknya telah menjalankan sejumlah program pengembangan industri halal.
"Di antarannya fasilitasi sertifikasi produk halal, optimalisasi One Pesantren One Product (OPOP) atau ekonomi pesantren, hingga menggelar East Java Halal Industry Festival," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
