REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kinerja 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menurunkan angka gagal tumbuh kembang (stunting) pada anak dinilai masih belum optimal.
Meskipun daerah yang bersangkutan telah mampu menurunkan angka stunting, angkanya belum begitu signifikan untuk mendukung program percepatan pengentasan stunting di Jateng.
Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan mengintervensi ke-20 kabupaten/kota yang dimaksud agar bisa lebih optimal dalam menurunkan angka stunting.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengungkapkan, pemprov akan membantu mengoptimalkan intervensi penanganan stunting di 20 daerah tersebut.
Sebab, penurunan angka stunting di daerah-daerah itu dianggap belum begitu signifikan capaiannya. “Saya perhatikan betul, perlu intervensi kepada bupati/wali kota untuk bersama-sama lebih memaksimalkan kinerja,” jelasnya, Senin (6/11/2023).
Untuk mengintervensi itu, kata Nana, pemprov akan menerjunkan tim di 20 kabupaten/kota yang penurunan angka stunting-nya masih belum sigifikan.
Dukungan TNI/Polri juga disinergikan dalam membantu mengotimalkan intervensi tersebut agar ke-20 daerah yang capaiannya belum signifikan tersebut bisa mengikuti 15 kabupaten/kota di Jateng lainnya.
Sebab ada 15 kabupaten/kota yang sudah berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022. Bahkan pada 2022, sejumlah daerah, seperti Kota Semarang, mampu menurunkan angka stunting hingga 10 persen.
Demikian halnya Kabupaten Demak, yang di periode sama mampu menurunkan angka stunting hingga sembikan persen. “Contoh ini menjadi fakta kalau kita mau serius pasti bisa, sebab sudah ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting,” tegasnya.
Secara umum, masih kata Nana, gambaran prevelensi stunting di Jateng pada 2022 masih berada di angka 20,8 persen. Pada 2023 ini diperkirakan angka prevalensi stunting ini akan menurun lagi.
Sebab karena dalam satu tahun terakhir pemprov semakin serius dalam melaksanakan berbagai program untuk mengintervensi angka stunting sampai di lingkungan terkecil masyarakat.
“Target kami pada 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat, prevalensi stunting di Jateng insya Allah mampu mencapai 14 persen,” ujar dia.
Pj gubernur juga meneaskan, upaya penurunan angka stunting itu harus dikerjakan secara bersama-sama (gotong- royong). Maka sinergitas berbagai stakeholder akan sangat membantu mempercepat penurunan angka stunting.
Di level masyarakat, lanjutnya, tim penggerak PKK agar memaksimalkan peran kader PKK hingga tingkat Dasa Wisma, baik dalam mengedukasi remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.
Termasuk mengedukasi pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan gerakan Ayo ke Posyandu dan aktif membina keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak.
“Selain itu juga pemberian makanan tambahan yang bergizi dari pangan lokal yang murah, mudah didapat, serta sehat hingga mengoptimalkan kinerja tim pendamping keluarga,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
