REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya menegaskan kesiapan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Kesiapan tersebut sebagaimana termaktub dalam ikrar bersama Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Halaman Balai Kota Surabaya.
Deklarasi yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya tersebut, juga diikuti para pimpinan atau perwakilan dari partai politik. Sebanyak 93 anggota Panwaslu kecamatan se-Kota Surabaya juga turut hadir dalam deklarasi yang digelar.
"Karena saya sudah sampaikan, orang Panwas itu orang Surabaya semua. Jadi saya titipkan kepada mereka semuanya bahwa Surabaya tetap terjaga guyub rukunnya, gotong-royongnya, dan tidak saling bertengkar," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Eri menegaskan, pemkot telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral di tahun politik. Eri pun mengingatkan, pemilu adalah sebuah kepentingan dunia sesaat.
Karenanya, ia mengajak seluruh elemen di Kota Pahlawan untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan gotong-royong. "Itu yang selalu saya sampaikan ketika turun, dan saya minta kepada jajaran camat, lurah, dan kepala perangkat daerah untuk menyampaikan hal yang sama," ujarnya.
Menurutnya, sesuatu yang wajar ketika terdapat perbedaan dalam sebuah pandangan politik. Bahkan, kata dia, perbedaan adalah sesuatu keindahan. Namun, kata dia, manusia memiliki hati dan berhak menentukan pilihan terbaiknya.
"Gusti Allah memberikan hati dan qolbu kepada kita untuk menentukan pilihan dari hati. Tapi jangan pernah saling memfitnah, jangan pernah saling menjatuhkan, dan jangan pernah saling menyakiti," ujarnya.
Eri mengatakan, sejauh ini suasana di Kota Surabaya dalam keadaan aman dan kondusif. Hal ini, kata dia, tentu tak lepas dari peran serta dukungan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan di Kota Pahlawan.
Ketua Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, menekankan tiga poin penting dalam Deklarasi Pemilu Damai 2024. Pertama, bekerja sama bahu membahu dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Kedua, menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu.
"Sedangkan yang ketiga, kita juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Karena tentu butuh dukungan, yang namanya pemilu butuh kolaborasi banyak pihak," kata Agil.
Dalam deklarasi tersebut, ia juga menekankan tiga isu krusial yang telah dirumuskan bersama beberapa waktu lalu. Pertama terkait dengan isu hoaks dan hate speech. Kedua, terkait netralitas ASN, dan ketiga tentang praktik politisasi SARA serta politik identitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
